BIMATA.ID, JAKARTA – Ikuti mandat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seluruh kebijakan, dan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus segera dipastikan selesai pada pertengahan 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK, di Surabaya.
Susiwijono menjelaskan, pemerintah telah menerapkan kebijakan KEK sebagai strategi dalam mendukung penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang ditujukan guna mensupport terwujudnya perekonomian nasional yang resilien, dan inklusif.
Baca juga: Pengamat: Sinyal Kuat Golkar ke Prabowo untuk Jalin Koalisi Makin Kuat
“Kita dimandatkan oleh Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melalui arahan Presiden bahwa semua kebijakan dan proyek harus dipastikan selesai pada pertengahan 2024,” ungkap PLT Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso, Kamis (03/08/2023).
Kemudian, dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan One on One Meeting bersama dengan 20 KEK guna mengakselerasi percepatan pengembangan KEK di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Melalui pertemuan tersebut juga diharapkan mampu memantau perkembangan seluruh KEK secara lebih terperinci dan mengoptimalkan berbagai upaya yang telah dilakukan hingga saat ini,” ujarnya.
Lihat juga: Prabowo Timpali Ungkapan ‘Mind Blowing’ Giring: Gue Juga Anak Jaksel
Selain itu, dilanjutkan dengan Launching Dashboard berupa sistem yang merupakan kolaborasi KEK bersama dengan Lembaga National Single Window (LNSW).
“Kita harapkan dengan adanya 8 modul pada sistem aplikasi KEK, bisa memenuhi kebutuhan seluruh BU dan PU sehingga menjadi sistem yang terintegrasi untuk layanan yang ada di seluruh KEK,” pungkasnya.
