BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Himmatul Aliyah menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Keterwakilan Perempuan dalam Politik” di Media Center DPR RI, Jakarta pada beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan diskusi tersebut Himma menyampaikan, bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia masih terbilang rendah. Oleh karena itu, perlu aturan yang mendukung.
“Di dunia, skor keterwakilan perempuan Indonesia di dunia politik masih rendah.Sedangkan di ASEAN untuk skor itu, oleh GII (global innovation index) memang dikatakan masih kurang. Oleh karena itu perlu aturan khusus,” kata Himmatul Aliyah, dikutip dari website resmi media parlemen, Jumat (04/08/2023).
Baca Juga : Kenali Lukisan Yos Sudarso, Cellos Dapat Hadiah Jam Tangan dari Prabowo
Kemudian, Himma menjelaskan, dirinya tak memungkiri bahwa kaum Hawa yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, istri-istri atau anak pejabat, ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat. Sementara, perempuan-perempuan yang berkualitas, takut untuk masuk politik, karena memang dengan sistem yang sekarang, memerlukan biaya yang cukup tinggi.
Sebaliknya, sangat disayangkan jika ada perempuan yang terpilih, malah tidak menguasai keilmuannya. Karena di DPR sendiri ada komisi-komisi yang terkait dengan keilmuan masing-masing.
“Mestinya negara bisa memberikan akses khusus kepada perempuan-perempuan yang berkualitas tinggi, yang ingin berjuang di jalur politik,” paparnya.
Simak Juga : PSI Jatim ke Prabowo: Agustus Presiden Beri Sinyal Dukungan Pilpres
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan, dirinya sendiri yang saat ini duduk di Komisi X DPR yang salah satunya membidangi pendidikan adalah karena dia pernah 23 tahun mengabdikan di dunia pendidikan.
“Inilah makanya kita ( terutama partai politik), perlu menjaring dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menempati posisi-posisi kursi dalam pemilihan. Mungkin, kalau sistem terbuka bisa bersaing, tapi misalnya kalau sistem tertutup kan juga mungkin harus menempatkan perempuan dalam posisi yang atas, tentunya perempuan-perempuan yang sudah terseleksi,” ungkapnya.
Menurut Himma, upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai sebesar 30 persen merupakan langkah yang baik untuk pemerataan. Namun pada faktanya masih jauh dari harapan.
Dalam diskusi tersebut juga turut hadir secara virtual Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin dan Luluk Nur Hamidah. Serta Sekjen Kaukus Parlemen Indonesia virtual), Pengamat Politik Perludem Titi Anggraini, dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka.
