BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muhammad Farhan mengatakan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu ikut andil dalam meminimalisir kasus kebocoran data Pemilu 2024 perlu didukung baik dari aspek landasan hukum maupun anggaran. Sebab, tanpa dua aspek tersebut, ia menilai akan sulit bagi BSSN aktif berperan mengamankan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Muhammad Farhan kepada media Parlemen, usai dirinya mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (23/08/2023).
“BSSN ini, dasar-dasar hukumnya perlu kita perkuat. Tapi, perlu diingat, kalau cuma dikasih pasal tapi gak dikasih anggaran sangat disayangkan juga kayak dikasih mobil tapi nggak dikasih bensin,” kata Farhan.
Baca Juga : Pengamat Nilai Langkah Prabowo Akuisisi Jet Tempur F-15 EX Baru dari AS Tepat dan Bijak
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan pihaknya memiliki semangat yang sama untuk memperkuat keamanan siber melalui revisi kedua UU ITE. Ia berharap upaya ini akan meminimalisir kejahatan siber pada Pemilu 2024.
“Mudah-mudahan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan (siber) itu bisa diantisipasi, upaya (revisi UU ITE) diharapkan bisa meminimalisir risiko risiko yang disebutkan,” imbuhnya.
Simak Juga : Prabowo Sukses Nego ke AS untuk Jet Tempur F-15EX Baru, Pengamat: Buah Kegigihan
Sebagai informasi, potensi serangan siber pada Pemilu 2024 diprediksi akan semakin meningkat hingga puncak pemilihan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi oleh kenaikan anggaran BSSN untuk mencegah masalah tersebut. Pasalnya, BSSN hanya memperoleh anggaran pengamanan siber untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 206 miliar.
