BIMATA.ID, Jakarta – Komisi IX DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dalam rangka membahas terkait udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang semakin parah di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Jakarta.
Saat memimpin rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, penyebabnya bukan hanya kendaraan bermotor melainkan juga industri dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Polusi udara ini tak hanya satu sektor saja tetapi melibatkan berbagai sektor. Kalau kita lihat penyebabnya itu bisa dari polusi transportasi, bisa juga dari pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Sehingga untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini juga membutuhkan solusi yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor lainnya,” kata Charles, dikutip dari website resmi DPR RI, Jumat (25/8/2023).
Baca Juga : Prabowo Bertemu Menhan AS di Pentagon, Bahas Manuver China
Guna mencari solusi mengatasi polusi udara, diperlukan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan, terutama ketegasan pemerintah kepada para pelaku industri yang berkontribusi mencemari udara. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan dampak dari polusi udara ini mengakibatkan penyakit paru-paru, terlebih lagi berakibat pada kesehatan anak-anak.
“Nampaknya ini semakin menguatkan pimpinan untuk kita dorong kepada pemerintah. Karena bicara tentang permasalahan penyakit paru obstruktif kronik ya tentu pembiayaannya amat sangat besar dan itu adanya di titik hilir seperti itu,” ujar Netty.
Para ahli dan dokter paru memberikan sejumlah rekomendasi, mereka memaparkan mengenai polusi udara Jabodetabek yang makin parah. Perwakilan PDPI Agus Dwi Susanto mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara harus lintas sektor dan dilakukan secara berkelanjutan.
Simak Juga : KPU: Saat ini Anies, Ganjar, Prabowo Itu Belum Jadi Siapa-siapa
“Yang terpenting prevention-nya, mencegah. Mencegah supaya tidak timbul penyakitnya, apa yang upayanya, polutan nya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita nggak bisa menjangkau itu,” jelasnya.
Lebih lanjut Netty menyampaikan, perlunya Komisi IX mendapatkan poin-poin penting, saran, dan masukan untuk perumusan kebijakan guna mengatasi polusi udara, dan menjaga kesehatan anak.
“Jadi kalau menurut saya ini nampaknya perlu kita dapatkan kajiannya secara mendalam karena banyak hal yang harus kita breakdown dan kita tindak lanjuti dengan berbagai rekomendasi,” imbuhnya.