BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengikuti kegiatan acara Sinergi Penegakan Hukum terpadu Pidana Pemilu Guna Mewujudkan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, dalam menindak pidana pemilu, gerbang utama pelaporan dari masyarakat adalah Bawaslu. Sebab ia menilai, masih banyak masyarakat yang kerap melaporkan pelanggaran pemilu kepada kepolisian.
“Tindak pidana pemilu tidak boleh dilaporkan selain kepada Bawaslu, sebab Bawaslu pintu pertama,” ungkap Bagja, dikutip dari website resmi Bawaslu, Selasa (29/8).
Baca Juga : Prabowo Bersama Jokowi Bersatu Dalam Baju Putih, Blusukan ke Pasar Grogolan Pekalongan
Pelanggaran pemilu, terang Bagja, harus dicegah lewat aturan-aturan hukum yang telah ada baik dari Undang-Undang, Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu. Hal ini untuk memastikan penyelenggara, kandidat, dan masyarakat mematuhi aturan-aturan hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan perbuatan curang atau kejahatan dalam Pemilu.
Selain itu, Bagja pun menyampaikan ada empat jenis pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu dan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain.
Bagja menyebutkan tren pelanggaran yang akan muncul dalam Pemilu 2024 yaitu politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, ASN, TNI dan Polri. Bahkan, dia melihat akan ada juga polarisasi identitas yang akan dibawa-bawa dalam kampanye.
Simak Juga : Prabowo Lapor Penyelenggaraan Muktamar Sufi Internasional ke Jokowi: 73 Sufi Mancanegara, 38 Negara Hadir
“Ada tempat-tempat yang tidak boleh calon berkampanye tempat sekolah maupun ibadah. Apalagi melibatkan anak SD dan SMP menjadi tim kampanye hal itu bisa masuk dalam pelanggaran,” terangnya.
Maka dari itu Bagja menyampaikan peran Bawaslu penting dalam mencegah hal ini dengan melakukan pengawasan dengan mengacu juga salah satunya kepada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), lalu menyelesaikan sengketa proses dan menangani pelanggaran pemilu.
“Maka dari itu Bawaslu pun mengantisipasi pelanggaran dengan menyusun IKP, menyosialisasikan norma larangan/pidana serta pendidikan politik lewat pembentukan desa-desa binaan seperti desa politik uang, desa sadar pemilu,” pungkasnya.
