BIMATA.ID, JAKARTA – Kontroversi terkait masalah proyek kereta cepat Jakarta – Bandung (KCJB) seakan tidak ada habisnya seiring dengan waktu pengoperasiannya yang terus molor.
Ketika proyek tersebut sedang dalam penjajakan, perdebatan sudah mengemuka mulai urgensi pembangunannya, sampai Bandung atau Surabaya, dan apakah Jepang atau Tiongkok yang akan digandeng untuk membangun.
Diketahui, alasan pemerintah memilih Tiongkok karena negara tersebut bersedia membangun dengan skema business to business (B to B) tanpa jaminan pemerintah. Berkat perencanaan yang amburadul, biaya pembangunan proyek mercusuar itu membengkak.
Baca juga: PAN Surabaya Siap Menangkan Prabowo Subianto Pada Pilpres 2024
Proyek itu bak proyek pembangunan skala rumah tangga yang biayanya terus membengkak karena ketidakbecusan kontraktor membuat perhitungan. Di sisi lain, pemilik cenderung pasrah karena ngebet punya rumah.
Demi menyelamatkan proyek tersebut agar tidak mangkrak, pemerintah terpaksa turun tangan dengan mengucurkan dana APBN. Uang negara mengucur melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Pemerintah Indonesia dan Tiongkok kemudian sepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun (asumsi kurs rupiah 15 ribu per US$).
Lihat juga: Media Asing Soroti Keunggulan Prabowo Dalam Pemilihan Presiden 2024
Sehingga, anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar US$6,07 miliar atau setara Rp 91 triliun, naik menjadi US$7,27 miliar atau sekitar Rp 109 triliun.
Dari sini hitungannya sudah meleset jauh dari tawaran Jepang yang diajukan melalui JICA sebesar US$6,2 miliar dengan pinjaman berbunga 0,1% per tahun dalam jangka waktu 40 tahun
Untuk diketahui, pemerintah sudah mengucurkan PMN dua kali, yakni Rp4,3 triliun pada 2021 dan pada 2022 sejumlah Rp3,4 triliun. Seiring dengan itu, pengoperasian kereta cepat juga terus molor.
Simak juga: Relawan Khofifah Jawa Timur 2018 Dukung Prabowo Presiden
Sebelumnya, ditargetkan pada 2019 lalu diundur menjadi Desember 2022. Kemudian, diundur kembali ke Juli yang kembali gagal tercapai hingga ditargetkan beroperasi pada 18 Agustus sebagai kado HUT RI tahun ini.
