BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negosiasi dengan para penyandera. Hal ini merupakan dirinya menyoroti, dari upaya pemerintah melakukan pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang sampai saat ini masih terus berlangsung.
“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya Hafid melalui keterangannya kepada media, Jumat (07/07/2023).
Baca Juga : Ungkap Kekaguman Kepada Tokoh-Tokoh Batak, Prabowo: Mereka Jagoan
Diketahui sebelumnya, Philip Mark Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah sang kapten pilot mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro. Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrtens.
KKB pun beberapa waktu lalu juga sempat mengancam akan menembak mati Mehrtens, dan berakhir dengan rencana pemenuhan uang tebusan sebesar Rp5 miliar agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Meutya berharap, persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.
“Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” ujarnya.
Simak Juga : Guyon Prabowo di Rakernas Marga Simbolon Saat Jawab Warga Beri Semangat Maju Pilpres 2024
Walaupun begitu, Legislator Fraksi Partai Golkar ini memahami urgensi bagi Pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot.
Terlebih, itu menyangkut hubungan dengan negara lain. Ia juga meyakini Pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
“Keselamatan nyawa manusia memang paling penting. Apalagi, ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” tandasnya.
