BIMATA.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menegaskan pemerintah tidak akan menutup Ponpes Al Zaytun. Langkah itu didukung Asrul Sani.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menyebut langkah pemerintah akan dimengerti mayoritas umat Islam.
BACA JUGA: Prabowo Jenguk Cak Nun di Yogyakarta, Doakan Lekas Sembuh
“Pak Menko @PolhukamRI @mohmahfudmd, arah kebijakan Pemerintah dlm soal Az-Zaytun sy yakini bisa diterima sebagian besar umat Islam,” kata Asrul Sani dikutip dari cuitannya di Twitter, Minggu (16/7/2023).
Adapun yang ia maksud, yakni prose pidana terhadap Pimpinan Al Zaytun, Panji Gumulang. Karena dugaan penodaan agama.
“Yakni, pertama, proses pidana thd PG yg patut diduga melakukan TP Penodaan Agama,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo Diteriaki Presiden Saat Kunjungi Pangandaran Bareng Susi Pudjiastuti
Anggota DPR RI komusi III ini pun berharap, proses hukum terhadap Panji Gumilang berjalan lancar. Tak ada tarik menarik.
“Semoga tidak ada ‘tarik-menarik’ kepentingan dalam proses penegakan hukum pidananya, selain kepentingan penegakan hukum itu sendiri,” harapnya.
Tak sampai di situ, kedya, ia berharap ada penanganan terhadap ponpes tersebut. Entah itu pembinaan atau pengambil alihan.
BACA JUGA: Pengamat Sebut, Majunya Prabowo Jadi Capres Bukan Kepentingan Politik, Tapi Panggilan Moral
“Kedua, melakukan ‘pembinaan’ (apapun istilahnya, termasuk ‘mengambil alih’ pengelolaan Ponpes-nya dengan landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan),” terangnya.
Menurutnya, itu penting. Mengingat banyaknya siswa yang ada dalam ponpes tersebut.
“Semuanya tentu tanpa mengorbankan hak konstitusional santri/murid Az-Zaytun untuk terus mendapatkan pendidikan keagamaan dan umumnya,” tandasnya.
BACA JUGA: Prabowo Menari Poco-poco Bareng Kader Gerindra di Jakpus
