BIMATA.ID, Jateng-– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaksanakan pembangunan tanggul permanen penahan ombak di Pantai Selatan Cilacap. Pembangunan tanggul menelan anggaran sekitar Rp326 miliar, dan saat ini sudah mulai tahap pekerjaan pengukuran oleh pihak pelaksana proyek.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) BBWS Serayu Opak Yogyakarta, Antyarsa Ikana Dani saat gelar sosialisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengaman Pantai Kabupaten Cilacap, di Gedung Diklat Cilacap, dihadiri Kodim 0703 Cilacap, Polresta Cilacap, dan sejumlah warga serta kontraktor, Selasa (25/7/2023).
BACA JUGA: Hadiri Rakernas APDESI, Prabowo Berpesan agar Para Kades Mengabdi untuk Rakyat
“Pekerjaan sudah bisa mulai dengan pengukuran-pengukuran, pelaksanaan nanti dari Pantai Cakarayam sampai Pantai Lengkong,” ujar Antyarsa.
Antyarsa mengatakan, bahwa pengaman pantai bentuknya seperti tanggul dan di atasnya terdapat jogging track yang bisa untuk tempat olah raga dan rekreasi, dengan panjang tanggul 6 Kilometer dengan menelan anggaran Rp326 miliar.
“Dirasa perlu tambatan kapal, karena banyak nelayan yang pindah, hanya kita melihat prioritas melindungi dulu permukiman supaya abrasinya tidak sampai mengancam, nanti juga ada peredam gelombang agar tidak menggerus atau mengabrasi tanggul dan mengancam permukiman tadi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti mengatakan, bahwa sebelumnya, usulan itu disampaikan pihaknya saat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR dan langsung ada tindak lanjut.
BACA JUGA: Survei: Prabowo Sukses Jaga Soliditas Suara di Basis 2019
“Alhamdulillah dari kementerian merespon dengan baik usulan kita, dan hari ini sudah proses lelang dan akan dilaksanakan penanganan abrasi ini. Hampir 400 nelayan terdampak yang ada di Lengkong, Kemiren dan Menganti kita tahu nelayan Cilacap ada 17 ribu orang,” ujarnya.
Novita mengatakan, pembangunan tanggul Pantai Selatan Cilacap tidak hanya berdampak positif untuk permukiman warga, namun juga berdampak baik untuk keberlangsungan pengusaha tambak dan nelayan sekitar serta pemilik kapal.
“Pembangunanya ada peredam sehingga gelombang tidak sampai keluar, tapi nelayan butuh untuk tambatan dan pemecah ombak, nanti dipikirkan, kalau memang bisa menyesuaikan anggaran sekarang bangunannya, kalau belum nanti disampaikan saat dengar pendapat. Ke depan daerah yang belum tertangani bisa dikucur anggaran, jadi penanganannya selesai semuanya,” terangnya.
BACA JUGA: Condong Ke Prabowo, Partai Gelora Bakal Gelar Rakernas Tentukan Dukungan Capres 2024
Di Pantai Selatan Cilacap, ada beberapa wilayah yang terdampak abrasi dan kondisinya parah serta mengancam permukiman warga. Bahkan sejumlah batas pantai pun ada yang habis terkena abrasi.
Untuk wilayah perkotaan Cilacap ada dua Kecamatan yang terdampak abrasi yakni Kecamatan Cilacap Selatan dan Cilacap Utara, di dalamnya terdapat tiga kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Cilacap, Tegalkamulyan dan Mertasinga.
Meski pembangunan tanggul dapat meminimalisir dan menahan abrasi, namun selain tanggul, nelayan juga menginginkan ada break water yang bisa dimanfaatkan untuk tambatan perahu.
BACA JUGA: Antusiasme Kades Hingga Petugas Kebersihan Sambut Prabowo di Rakernas APDESI
“Masyarakat nelayan menginginkan adanya break water, kalau tanggul menahan abrasi tidak menyelesaikan masalah secara umum. Kalau masalah abrasi selesai, tapi banyak nelayan yang tidak bisa melaut, kalau ada break water bisa untuk tambatan perahu nelayan, sekarang nelayan Lengkong pindah ke Menganti, jadi TPI kosong tidak dapat retribusi,” ujar Taswin, selaku Tokoh Masyarakat Mertasinga.
