BIMATA.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Jusuf Kalla menyebut bahwa ongkos politik untuk dapat menjadi Ketum Golkar dapat mencapai Rp 500 Miliar, hingga Rp 600 Miliar.
“Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk “Pemuda untuk Politik” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/07/2023).
Menurutnya, hal tersebut tak hanya berlaku di Golkar, namun di partai politik (parpol) lainnya pun tetap sama.
Baca juga: Tambah Dukungan Jelang Pilpres 2024, Prabowo: Berbagai Kekuatan Politik Hadir di Sini
“Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” ungkapnya.
Selain itu, Ia mengaku tak setuju dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang tengah bergulir di internal partainya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruah-nya Golkar,” ujarnya.
Lihat juga: PKB Jelaskan Guyonan Prabowo ke Cak Imin, di Milad PBB
Diketahui, telah mencuat terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Sekedar informasi, tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Untuk diketahui, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
Simak juga: Prabowo Jajal Parfum Produksi Lokal, Bahas Perbaikan Ekonomi RI
