BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal mengikuti agenda dialektika Demokrasi bertema “Polemik Zonasi PPDB, Bagaimana Solusinya?” di Gedung Nusantara III, Jakarta pada beberapa waktu lalu.
Dalam agenda tersebut, Illiza menekan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu teliti ulang dengan berpijak pada kajian ilmiah. Menurutnya, hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebijakan tersebut melahirkan polemik yang mengakibatkan akses memperoleh pendidikan semakin sulit diperoleh bagi masyarakat Indonesia
Sebelumnya, berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah masyarakat melakukan kecurangan supaya anaknya bisa mendapatkan sekolah yang layak. Di sisi lain, kecurangan juga terjadi akibat calon murid yang sesuai dengan kriteria zonasi tidak berhasil lulus masuk di sekolah yang dekat dengan rumahnya.
“Dari 7 tahun (kebijakan zonasi) yang sudah berlangsung, ini juga belum bisa menghasilkan dampak yang yang maksimal terhadap peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Akhirnya, kita dapatkan perilaku-perilaku buruk dari masyarakat kita yang terpaksa melakukan pembohongan-pembohongan, termasuk ketika dia ingin menyekolahkan anaknya,” ungkap Illiza dalam agenda Dialektika Demokrasi bertajuk ‘’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Baca Juga : Jokowi, Prabowo Bagikan BLT di Pasar Bululawang Malang
Selain itu, Illiza mendorong Pemerintah Daerah melalui dinas terkait mengawasi secara lekat setiap tahapan PPDB. Sebab ia menilai, Langkah ini menjadi krusial agar pemerataan pendidikan di Indonesia secara perlahan terwujud. Kemudian, dirinya meminta agar kuota jalur prestasi diperbesar sehingga calon murid berprestasi tetap memperoleh hal untuk mendapatkan pendidikan.
“Ini kan masalahnya harus betul-betul dilakukan evaluasi menyeluruh termasuk Menteri (Kemendikbud Ristek), jadi mungkin Presiden juga harus melihat hal ini persoalan yang terbesar. Karena beliau juga kan ingin agar bagaimana SDM unggul itu bisa tercipta, bisa terwujud untuk Indonesia,” imbuhnya.
Simak Juga : Prabowo Dampingi Jokowi Blusukan di Malang, Para Pedagang Pasar Doakan Jadi Presiden
Oleh karena itu, Komisi X DPR mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut harus melibatkan para tokoh pendidikan dan multi-organisasi lainnya untuk memperbaiki kebijakan PPDB yang lebih baik.