BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak pada Kamis 6 Juli 2023 kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Hetifah menyoroti kesenjangan antara pendidikan formal dan non formal makin jelas terlihat. Otoritas Kemendikbud Ristek harus memikirkan hal ini, karena anggaran untuk pendidikan non formal terus terkikis, tertinggal jauh dari pendidikan formal yang memang dialokasikan dengan baik dalam APBN maupun APBD.
Hetifah juga menyuarakan, agar pendidikan non formal juga mendapat perhatian yang cukup. Pendidikan formal tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pendidikan para siswa. Sisa kebutuhan itu justru ada pada pendidikan non formal.
Baca Juga : PKB Ungkap Partai Gelora Sudah Menaruh Hati Kepada Prabowo Subianto
“Siapa pun sampai usia berapa pun masih harus diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang tidak semua itu dipenuhi oleh pendidikan formal. Non formal pun selayaknya mendapat dukungan dan perhatian yang cukup,” ujar Hetifah, dikutip dari website resmi DPR RI, Senin (10/07/2023)..
Hetifah menyampaikan, pemerintah pusat sendiri sudah cenderung mengurangi anggaran untuk pendidikan non formal. Seperti diketahui, lembaga non formal ini beragam macamnya. Ada lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan, dan lain-lain.
Simak Juga : PDIP Sambut Baik Wacana Prabowo yang Ingin Bertemu Dengan Megawati
Menurutnya, Pendidikan non formal sebetulnya ditujukan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Di Kalbar sendiri, nasib pendidikan non formal kian memprihatinkan, menyusul masalah pendidikan formalnya sendiri yang masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
“Saat ini di pusat sendiri cenderung semakin mengurangi anggarannya (untuk pendidikan non formal) dan kelembagaannya. Masih ada ketidakpastian, sehingga sulit untuk bisa dapat dukungan anggaran dari APBD kabupaten/kota. Jadi, tidak ada institusi yang mampu menempuh pendidikan non formal ini secara tegas,” pungkasnya.