BIMATA.ID, Jakarta- Peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Maluku perlu ditingkatkan. Salah satu akses layanan yang harus ditingkatkan adalah pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas.
Pasalnya, menghadirkan SDM yang berkualitas di Maluku merupakan tantangan berat karena terkendala oleh akses dan jarak tempuh. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar berinvestasi SDM di bidang kesehatan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus.
BACA JUGA: Prabowo Menari Poco-poco Bareng Kader Gerindra di Jakpus
“Hal yang tepat dilakukan untuk pemenuhan sumber daya manusia adalah dengan memilih putra daerah pilihan untuk diberikan beasiswa dengan kesepakatan pengabdian setelah lulus,” ujarnya.
“Kita mendorong dari putra daerah Maluku untuk memanfaatkan beasiswa, baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, sehingga ketika selesai pendidikan mereka yang akan kembali mengabdi di Maluku,” jelas Nihayatul.
Dirinya menyebut, pemenuhan SDM di fasilitas kesehatan bisa memberikan dampak terhadap kualitas layanan. Nihayatul berharap agar pemenuhan tersebut dapat segera terealisasi sehingga bisa menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya peserta JKN.
BACA JUGA: Teriakan “Ewako” Sambut Kedatangan Prabowo di Koramil 1408 Mamajang Makassar
Berkaitan dengan itu, Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumalasari menjelaskan bahwa saat ini terdapat 286 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah FKTP tersebut telah tersedia minimal satu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di setiap kecamatan.
“Namun, yang menjadi kendala adalah rasio dokter FKTP dengan jumlah peserta di 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual,” jelasnya.
“BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku juga tengah melakukan advokasi untuk mengajukan pemenuhan dokter dan dokter gigi karena masih terdapat beberapa puskesmas yang tidak memiliki dokter umum dan dokter gigi,” tambah Yessi.
BACA JUGA: Tiba Di Koramil 1408 Mamajang, Prabowo Disambut Doa dan Teriakan “Ewako” Warga Makassar
Dirinya mengungkapkan bahwa keterbatasan dokter dan dokter gigi di puskesmas akan berimbas pada tidak terpenuhinya tata laksana pelayanan kesehatan sesuai kompetensi FKTP. Yessi menegaskan, pemenuhan dokter dan dokter gigi bisa disegerakan untuk memaksimalkan Transformasi Mutu Layanan yang pada Tahun 2023 ini digalakkan oleh BPJS Kesehatan.
“Terkait pemetaan dokter dan dokter gigi, kami telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi profesi baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Ambon,” ungkap Yessi.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Berikan Motor ke Kodam VIX Hasanudin, Para Babinsa Langsung Uji Coba Keliling Kota