BIMATA.ID, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menjalin kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemenuhan hak politik kelompok rentan seperti kelompok kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik dan wilayah perbatasan dengan negara lain.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melalui keterangannya usai menerima audiensi Komnas Ham, di Jakarta, Rabu (26/07/2023).
Baca Juga : Head to Head Survei LSN: Prabowo Unggul 52,8% vs Ganjar 38,2%
“Kerja sama ini berhubungan dengan pemenuhan hak politik kelompok rentan, drafnya akan segera dibahas dan dipercepat agar segera disosialisasikan,” kata Rahmat Bagja.
Bagja memberikan usulan untuk lebih memberikan fokus pengawasan kepada wilayah yang sering bermasalah seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat.
“Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi pemantauan khusus pengawasan kelompok rentan dikarenakan menjadi salah dua daerah sebagai Indeks Kerawanan yang cukup tinggi,” jelasnya.
Simak Juga : Dipimpin Jokowi, Prabowo Hadiri Pelantikan Calon Perwira Remaja TNI-Polri di Istana
Selain itu, Bagja mengatakan, bahwa Bawaslu juga akan segera melakukan sosialisasi terkait kerja sama yang akan dilakukan. Bagja mengungkapkan sosialisasi ini direncanakan dilakukan pada saat pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Bulan Agustus 2023.
“Kerjasama ini perlu dipercepat agar bisa disosialisasikan kepada pengawas yang akan dilantik sebanyak 1000 lebih pengawas pada Bulan Agustus mendatang,” tandasnya.
