Andreas Hugo Dorong Biaya Akreditasi Prodi Ditanggung Negara
BIMATA.ID, Jakarta – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kegiatan kunjungan kerja Reses ke Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong pemerintah agar biaya akreditasi Program Studi (Prodi) di perguruan tinggi kembali menjadi tanggung jawab negara. Sebab menurutnya, biaya akreditasi saat ini sangat mahal dan sangat membebani perguruan tinggi di daerah, terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Baca Juga : Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024, BRIK 08 Siap Bergerak Bersama Rakyat
Diketahui, sebelumnya akreditasi bagi perguruan tinggi dibiayai oleh pemerintah lewat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Namun, dengan adanya perubahan kebijakan saat ini, ia melihat terjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi PTS dengan adanya iuran yang bermacam-macam.
“Juga satu lagi poin yang berkaitan dengan akreditasi Pendidikan tinggi terutama untuk PTS ini menjadi mahal sekali. Meskipun ini Rp50 juta atau Rp 70 juta untuk klasifikasi prodi-prodi tertentu, faktanya kebanyakan bisa jadi lebih dari itu,” kata Andreas melalui keterangannya kepada media, Kamis (20/07/2023).
Simak Juga : Bukan Ganjar, Budiman Sudjatmiko Akui Prabowo Layak Pimpin Indonesia
Andreas menilai, tingginya biaya akreditasi ini dinilai sangat menyulitkan PTS yang ada, terutama PTS yang ada di Banyuwangi. Sehingga, ia meminta untuk pembiayaan akreditasi ini dibiayai oleh negara. Dengan demikian keleluasaan di dunia pendidikan, terutama bagi perguruan tinggi swasta, dapat lebih baik.
“Untuk perguruan tinggi swasta di daerah Rp50 juta Rp70 juta itu adalah jumlah yang besar, kalau mereka ada 10 Prodi artinya mereka harus siapkan 500 juta untuk tiap kali akreditasi, ini biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk pembiayaan akreditasi ini dibiayai oleh negara. Sehingga dengan demikian keleluasaan di dunia pendidikan,” tutupnya.
