BIMATA.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yanuar Prihatin menyebut politik dinasti berpotensi melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair, kotor, dan merusak kebebasan politik. Sehingga politik dinasti dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan.
“Budaya politik di suatu wilayah yang dikuasai politik dinasti biasanya sangat tidak sehat, monopolistik dan terbelenggu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar, pada Rabu, (21/06/2023).
Menurutnya, setiap orang mempunyai hak politik yang sama. Mereka memiliki kebebasan untuk dipilih, dan tampil sebagai kandidat apa pun dalam kontestasi politik.
Baca juga: Usai Laga Timnas, Jokowi Bilang Cerah Ke Prabowo, Ada Apa?
Akan tetapi, ketika kesempatan itu digunakan tapi dengan cara memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan kekuasaan anggota keluarga, sehingga harus diwaspadai.
Selain itu, Yanuar juga berpendapat jabatan, kekuasaan politik akan dimaknai sebagai hak milik pribadi, keluarga, bukan wilayah publik yang bebas dan fair.
“Privatisasi politik adalah bahaya terbesar dari politik dinasti yang salah kaprah,” tegasnya.
Lihat juga: Cara Beda Prabowo Dukung Palestina
Oleh karena itu dirinya menilai politik dinasti sejatinya bisa menjadi kekuatan yang efektif untuk peningkatan kualitas demokrasi dan percepatan pembangunan.
Sehingga, dengan syarat, calon tersebut punya niat baik yang kuat untuk membawa kebaikan bagi publik, percepatan perubahan, dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Tapi bila syarat ini tidak punya, ya pastilah dinasti politik adalah kecelakaan sejarah yang harus diamputasi,” pungkasnya.
Simak juga: Prabowo dan Gibran Terlihat Akrab di Tengah Pertandingan Timnas Indonesia
