BIMATA.ID, SEMARANG – Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin, kini digencarkan oleh pemerintah, lantaran bisa dirasakan dampak positifnya dalam jangka panjang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Sekda Jateng), Sumarno mengatakan, cara ini perlu dukungan para stakeholder, agar dapat memfasilitasi masyarakat miskin dalam menjalankan usahanya.
“Kita sebetulnya yang jauh lebih penting adalah memberdayakan masyarakat. Jadi, masyarakat yang tidak punya penghasilan bisa berusaha, bisa punya penghasilan, bisa berkembang. Ini adalah pengentasan kemiskinan yang sebetulnya adalah yang seperti ini,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, saat kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Bidang KUMKM di Kabupaten Klaten, di Pendopo Kabupaten Klaten, Selasa (20/06/2023).
Baca juga: Cara Beda Prabowo Dukung Palestina
Sambungnya, salah satu dukungan agar bisa mengembangkan usaha adalah akses modal dari perbankan.
Namun, menurut Sumarno, tugas perbankan tidak hanya berhenti pada memberikan kredit modal usaha, tetapi perbankan juga punya tanggung jawab untuk mendampingi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Kalau pinjam di bank itu, kami berharap, setelah dipinjami jangan ditinggal. Meh sukses, meh tidak, itu wis pokoknya mbalekne utang (mau sukses atau tidak, yang penting mengembalikan hutang), jangan begitu. Tapi tolong juga didampingi. Karena konsep kita memberikan pinjaman itu supaya mereka bisa berusaha, bisa berkembang. Bukan sekadar mereka pinjam bank, bank dapat bunga. Tidak seperti itu,” jelasnya.
Lihat juga: Pengamat Sebut, Erick Lebih Berpeluang Menang Bareng Prabowo di Pilpres 2024
Merespon hal itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menyambung, berdasarkan analisisnya, sebagian besar masyarakat dengan kategori miskin merupakan masyarakat yang kurang berpendidikan, atau bahkan tidak berpendidikan, menganggur, dan disabilitas.
“Kalau mereka dijadikan target menjadi wirausaha, mungkin terlalu berat. Mungkin kita perlu mengidentifikasi apa sektor-sektor usaha di desa, kabupaten, kecamatan, yang bisa ditumbuh kembangkan, di-scaling up usahanya. Sehingga, lapangan kerja menjadi semakin besar, dan si miskin yang tidak berpendidikan bisa diserap oleh lapangan kerja,” tuturnya.
Sehingga, masyarakat miskin ini nantinya memperoleh pendapatan, yang perlu dijaga adalah daya belinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga angka inflasi, terutama untuk kebutuhan bahan bakar, dan bahan pangan.
Simak juga: Ucapan Selamat Ultah Prabowo kepada Jokowi dalam Bahasa Jawa Dinilai Sarat Makna
“Sebab kalau sudah punya pendapatan, tapi kalau harga beras mahal, kebutuhan hidup mahal, ya dia masuk lagi ke angka kemiskinan,” pungkasnya.