BIMATA.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah dalam upaya mengatur lalu lintas ternak dinilai hingga saat ini belum cukup efektif menangani kasus Lumpy Skin Disease (LSD).
Sebab, hal itu kalah efektif dibandingkan dengan vaksinasi. Karena, kebijakan itu dinilai sangat membutuhkan tenaga pemeriksa, dan pengawasan yang harus memadai.
Menurut anggota Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) sekaligus Dewan Pakar Yayasan Cattle Buffalo Club (CBC) Indonesia, Rochadi Tawaf mengatakan, respon pemerintah belum efektif menangani kasus LSD, justru kebijakan itu membebani pihak pemerintah.
Baca juga: Jokowi Mania di 60 Kabupaten Kota dari 13 Provinsi Deklarasikan Dukung Prabowo Presiden 2024
”Berdasarkan laporan yang saya terima, jumlah tenaga (yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak) sedikit sehingga tidak efektif. Ongkos pemeriksaan hewan pun mahal bagi peternak yang daya belinya sedang menurun,” kata Rochadi Tawaf pada saat dihubungi, Selasa (20/06/2023).
Sebelumnya, Yayasan CBC Indonesia bersama perhimpunan peternak sapi, dan kerbau Indonesia (PPSKI) telah menggelar seminar secara daring yang bertema “ Update PMK dan LSD, Bagaimana Lalu Lintas Ternak Menuju Qurban?” pada Sabtu (17/06/2023) lalu.
Diketahui, Kementerian Pertanian mencatat, per 1 Juni 2023, jumlah kasus LSD di Indonesia mencakup 64.000 ternak yang tersebar di 16 provinsi. Jumlah kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah, yakni dengan sekitar 23.000 kasus.
Sementara, pada 2022, hingga Juni 2023, realisasi distribusi vaksin LSD telah mencapai 896.900 dosis. Jawa Timur menjadi penerima vaksin dengan jumlah tertinggi, yakni 320.000 dosis.
Untuk diketahui, berdasarkan data ketersediaan hewan ternak kurban Jawa Timur pada 2023, surplus sapi diperkirakan mencapai 946.849 ekor, kambing 517.469 ekor, domba 241.709 ekor, dan kerbau 4.237 ekor. Di sisi lain, 76,13 persen kabupaten/kota di Jawa Timur sudah tergolong wilayah tertular LSD.
