BIMATA.ID, Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan RDP tersebut LKPP menyatakan kebijakan konsolidasi belanja pengadaan laptop mampu menghemat anggaran hingga Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2022. Sebelumnya, belanja pengadaan laptop dilakukan secara terpisah-pisah di setiap kementerian/lembaga, sehingga tidak efisien. Oleh karena itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung tindak lanjut konsolidasi belanja pengadaan untuk semakin menghemat uang negara.
“Saya kira upaya konsolidasi ini sangatlah bagus dan perlu terus dilanjutkan, supaya kita bisa menghemat anggaran dari belanja pengadaan. Penghematan ini tentunya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang memang prioritas dan mendesak, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Puteri Komarudin, dikutip dari website resmi media Parlemen, Jumat (23/06/2023).
Baca Juga : Prabowo Subianto Masih di Hati Jokowi
Kemudian, Puteri meminta LKPP untuk terus mengawasi pelaksanaan pengadaan pada kementerian/lembaga. Termasuk untuk terus memperbaharui ketersediaan barang yang tersedia di aplikasi e-catalogue.
“Ini karena kami sempat mendapat keluhan dari beberapa petani yang mengaku mendapatkan bantuan alat pertanian. Namun, alat tersebut sudah tidak lagi cocok dengan kebutuhan maupun standar petani. Tapi, terpaksa diberikan karena hanya tinggal peralatan jenis tersebutlah yang tersedia di e-catalogue. Padahal, alat ini sudah mulai ditinggalkan petani karena sudah tidak lagi sesuai,” ujar Puteri.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini pun turut menyampaikan apresiasi atas peran pendampingan LKPP dalam Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1), sehingga berhasil diluncurkan pemerintah beberapa hari lalu di Florida, Amerika Serikat.
Simak Juga : Lewat Postingan Video, Kaesang Undang Prabowo Datang ke Podcastnya
“Kami pastinya bangga atas upaya konkret pemerintah untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi kepada masyarakat Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) dan pedesaan. Tak terkecuali desa-desa di Daerah Pemilihan saya yang masih sering ditemukan blank spot,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan telah melaksanakan konsolidasi untuk belanja pengadaan laptop, pupuk NPK, alat kesehatan, hingga kit stunting dengan total penghematan APBN mencapai Rp1,69 triliun.
“Kemarin, kami juga sudah ketemu Gubernur Jawa Tengah yang akan mengkonsolidasikan pengadaan untuk seragam dan meubelair. Serta, kami sedang selesaikan dengan KPU untuk logistiknya pemilu. Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya waktu, kita bisa melakukan upaya untuk penghematan APBN,” pungkasnya.
