BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin memastikan, Pemerintah RI segera mengambil tindakan terhadap polemik pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.
Pun, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD untuk menindaklanjuti.
“Saya minta, nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil,” tutur Wapres Ma’ruf di Istana Wapres RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/06/2023).
Baca juga: 22 Pemuda Palestina Diberi Beasiswa oleh Prabowo untuk Kuliah di Unhan
Wapres Ma’ruf menyampaikan, Mahfud MD bersama Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas akan menggelar rapat setelah diketahui adanya unsur penyimpangan. Sehingga, Pemerintah RI dapat mengambil sikap secara tepat.
“Saya minta ditindaklanjuti. Itu yang masalah Al-Zaitun ya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wasekjen MUI Bidang Hukum, Ikhsan Abdullah menyebutkan, Ponpes Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat (Jabar) diduga terafiliasi dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII).
Lihat juga: Prabowo Beri Beasiswa di Unhan untuk 22 Pemuda Palestina
Ikhsan mengemukakan, Pemerintah RI perlu membentuk tim khusus untuk menemukan fakta tersebut.
“Nantinya tim ini akan bertugas mencari ada penyimpangan atau tidak, apakah mahad ini berafiliasi dengan gerakan NII atau tidak, itu concern kami,” ucapnya, Kamis (15/06/2023).
Selain itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jabar mengeluarkan rekomendasi pasca penyelenggaraan Bahtsul Masail yang membahas terkait polemik Ma’had Al-Zaytun.
Adapun rekomendasi yang disampaikan secara langsung oleh Ketua PWNU Provinsi Jabar, KH Juhadi Muhammad ialah meminta Pemerintah RI agar menindak tegas Ponpes Al-Zaytun.
Simak juga: Anak Buah Prabowo Adakan Kompetisi Voli Antar-Desa di Kuningan
“Kepada pemerintah diminta segera menindak tegas Al-Zaytun,” pungkasnya, Jumat (16/06/2023).
[MBN]
