BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui bahwa biaya kebutuhan proyek infrastruktur penyedia air untuk masyarakat Indonesia masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta.
“Kita masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air. Dari kebutuhan sebesar Rp123,4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD hanya sebesar Rp15,6 triliun. Sebagian besar sisanya diharapkan dapat dibiayai oleh BUMN dan swasta,” tutur Ma’ruf di Jakarta, Selasa (06/06/2023).
BACA JUGA: Menteri PDIP Bela Prabowo soal Usulan Perdamaian Ukraina-Rusia
Untuk itu, sambungnya, diperlukan adanya inovasi dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan.
“Salah satunya, skema pembiayaan kreatif source to tap, yakni pembangunan infrastruktur penyediaan air minum yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, yang secara kolaboratif melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Skema ini memberikan solusi berkelanjutan terhadap proyek-proyek KPBU penyediaan air minum,” jelas dia.
BACA JUGA: Tiga Penyebab Prabowo Unggul dari Kedua Sahabatnya Ganjar dan Anies
Inovasi pembiayaan lainnya adalah melalui Indonesia Water Fund, yang akan mendanai proyek-proyek perbaikan akses air bersih di Indonesia. Pemerintah daerah dan BUMD dapat memanfaatkan platform pendanaan strategis tersebut, sehingga percepatan target akses air minum layak dapat tercapai.
“Proyek penyediaan air minum memiliki segmen pasar yang jelas, cakupan wilayahnya terukur, serta waktu pengembalian modalnya relatif cepat. Oleh karena itu, saya mendorong sektor swasta untuk memanfaatkan potensi ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.
BACA JUGA: Prabowo Dinilai Bijak karena Bermain di Tengah