BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah memastikan akan terus gencar mendorong transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik (EV) yang mampu menurunkan emisi dan ketergantungan terhadap BBM impor.
Saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar konsumen semakin dimudahkan untuk beralih ke EV.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Masih di Hati Jokowi
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin kepada rekan media pada Kamis (24/6/2023).
“Kita akan berusaha memastikan sektor otomotif dapat bersiap diri, dan mampu melakukan proses adaptasi yang dibutuhkan,” imbuh Deputi Rachmat.
Adapun insentif yang sudah ada di antaranya adalah pengenaan pajak yang lebih rendah untuk EV, pemberian bantuan, hingga pembebasan aturan ganjil-genap bagi pengguna EV.
BACA JUGA: FX Rudy Tanggapi Moment Jokowi Mesra Bareng Prabowo
Ke depannya, pemerintah akan berupaya memberikan tambahan kemudahan agar minat masyarakat untuk beralih ke EV semakin besar.
Selain menjaga kelangsungan sektor otomotif, transformasi kendaraan listrik ini mampu mendukung peningkatan kualitas udara, dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energi transportasi.
“Dalam melakukan transisi energi, Pemerintah tidak hanya akan mempertimbangkan kebijakan dari luar negeri tetapi juga kondisi Indonesia. Kita akan mengkaji dan memutuskan kebijakan dan waktu yang paling tepat dan sesuai bagi Indonesia,” ujar Deputi Rachmat.
BACA JUGA: IKSPI Kera Sakti: Prabowo Selalu Rangkul Semua Insan Perguruan Pencak Silat
Adopsi massal EV menjadi salah satu komponen kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan.
Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target emisi nol bersih (Net Zero) di tahun 2060 atau lebih cepat, yang sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim.
Urgensi Net Zero pun telah mendorong negara-negara produsen kendaraan BBM untuk melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM).
BACA JUGA: Prabowo Subianto Masih di Hati Jokowi
Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), dan Inggris (UK) dan Tiongkok telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan kendaraan BBM baru di tahun 2035.
Di AS, larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California.
BACA JUGA: IKSPI Kera Sakti: Prabowo Selalu Rangkul Semua Insan Perguruan Pencak Silat
“Pada saat yang sama kita perlu memikirkan dari sekarang langkah strategis menuju status Net Zero di tahun 2060 atau lebih cepat, disaat sektor transportasi harus bebas dari emisi. Agar proses transisi sektor otomotif bagi para produsen, bengkel, hingga konsumen dapat berjalan secara adil dan inklusif,” ujar Deputi Rachmat.
BACA JUGA: Survei Terbaru Indopol: Prabowo Menang Head to Head Lawan Ganjar dan Anies