BIMATA.ID, Jakarta- Pencapaian 10 sasaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berpotensi terkendala pada tahun depan. Karenanya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dan prioritas kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
“Bukan tak tercapai. Kita harus berikan perhatian dan itu bukan hanya pekerjaan rumah-nya nasional, dan pemerintah pusat tok, tapi sama sama,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).
BACA JUGA: Sambangi Prabowo di Kemhan, Gus Kautsar: Beliau Punya Niat Baik untuk Bangsa
Dalam kesempatan ini, Suharso menjelaskan mengenai pernyataannya di RDP Komisi XI DPR pada 5 Juni lalu mengenai 10 sasaran pembangunan di RPJMN 2020-2024 yang berisiko sulit tercapai.
Suharso mengatakan pemaparan mengenai 10 sasaran RPJMN tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah sasaran yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam sisa tahun pemerintahan periode 2019-2024. Dengan begitu, dia mengharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat menyesuaikan kebijakan anggaran dan kebijakan prioritas agar 10 sasaran RPJMN tersebut dapat tercapai.
“Kalau mau alokasikan anggaran harap dipertimbangkan, apa-apa saja yang perlu,” kata dia.
BACA JUGA: Relawan Konco Prabowo: Perjuangan Prabowo Jiwa Raga Sesuai Pancasila dan UUD45
Adapun 10 indikator RPJMN 2024, yang dijelaskan Suharso, berisiko tidak tercapai dalam rapat di Komisi XI DPR, yakni sasaran terkait imunisasi dasar lengkap, tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), penurunan berat badan pada balita, penurunan tingkat tuberkulosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, pengurangan jumlah perokok anak-anak, penurunan tingkat obesitas, peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan peningkatan puskesmas.
Suharso menjelaskan sasaran dalam RPJMN 2024 bukan hanya acuan pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Karena itu, rencana pembangunan pemerintah daerah (pemda) harus sinkron dengan rencana pemerintah pusat.
“Berulang kali Presiden berikan contoh, (daerah) minta dibangunkan pelabuhan misalnya, tapi jalannya tidak bisa dibuat oleh daerah. Kemudian stunting misalnya, dianggap target nasional jadi tanggung jawab nasional saja, padahal itu yg kerjakan juga harus daerah juga,” kata Suharso.
BACA JUGA: Muzani soal Prabowo Presiden 2024: Kekuasaan Yang Dimiliki Itu Digunakan untuk Membela Rakyat Kecil
Pemerintah pusat, kata Suharso, sudah melakukan banyak intervensi untuk mencapai sasaran dalam RPJMN. Dia mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi untuk melengkapi upaya pemerintah pusat agar sasaran RPJMN tercapai.