BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri dan kepala lembaga untuk benar-benar akuntabilitas menggunakan anggaran, sebab ia mengaku menemukan banyak anggaran habis untuk birokrasi.
“Kepada para menteri dan para pimpinan lembaga saya ingatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu bukan sebuah prestasi, WTP itu sebuah kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri dan kewajiban pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggungjawab,” kata Jokowi, Senin (26/06/2023).
“Dan saya perlu mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tetapi yang jauh lebih penting adalah apa manfaatnya untuk rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.
Jokowi menekankan, agar menteri dan kepala lembaga mengawal akuntabilitas penganggaran belanja, Jokowi meminta untuk meningkatkan di tingkat kualitas belanja dan spending sejak dari perencanaan hingga pelaksanaannya.
Baca Juga : Prabowo Photobox Bareng Arief Muhammad, Pose Namaste sampai Finger Heart
Sebab menurutnya, setiap pengeluaran anggaran harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
“Selain peningkatan akuntabilitas dan juga terus berupaya meningkatkan kualitas belanja, tingkatkan quality of spending, kualitas belanja itu dikawal sejak perencanaan. Ini hati-hati di laksanakan dengan baik, terus di monitor, terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran, outcomenya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukan lah untuk membiayai proses,” tuturnya.
“Ini hati-hati ya saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, misalkan penganggaran kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi justru lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas, sedangkan implementasi ke masyarakatnya tidak maksimal.
“Saya berikan contoh, ini sudah saya sampaikan di BPKP saya ulang lagi, di beberapa provinsi kabupaten kota penyuluhan pertanian ini APBD Provinsi nggak usah saya sebut provinsi mana, ‘Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian’, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 M untuk perjalanan dinas,” jelasnya.
“Yang kedua contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD kabupaten, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, bayangkan berapa nggak ada 20% yang betul-betul dipakai untuk pengembangan usaha mikro,” sambungnya.
“Ini hati-hati ya saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” katanya.
Simak Juga : Makan Padang Bareng Juragan 99, Arief Muhammad dkk, Prabowo Salut Makin Banyak Anak Muda Berani Jadi Pengusaha
Ia mencontohkan, misalkan penganggaran kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi justru lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas, sedangkan implementasi ke masyarakatnya tidak maksimal.
“Saya berikan contoh, ini sudah saya sampaikan di BPKP saya ulang lagi, di beberapa provinsi kabupaten kota penyuluhan pertanian ini APBD Provinsi nggak usah saya sebut provinsi mana, ‘Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian’, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 M untuk perjalanan dinas,” ucapnya.
“Yang kedua contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD kabupaten, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, bayangkan berapa nggak ada 20% yang betul-betul dipakai untuk pengembangan usaha mikro,” pungkasnya.