Christina Aryani Nilai Langkah Restrukturisasi Satgas Langkah Tepat Pemberantasan TPPO

6 Juni 2023

Christina Nilai Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura Melalui Perpres Kurang Tepat — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani (Dok. Net)

BIMATA.ID, Jakarta – Legislator Fraksi Partai Golong Karya (Golkar) Christina Aryani, mendorong restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikendalikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan menekankan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.

“Kami mendukung restrukturisasi satgas ini. Ini juga membuktikan Indonesia sangat serius memberantas TPPO karena perlu diakui masalah paling menonjol di lapangan menyangkut aspek penegakan hukum yang tidak maksimal,” kata Christina dalam keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Selasa (06/06/2023).

Christina mengatakan, bahwa keputusan Presiden memerintah Listyo Sigit sebagai ketua pelaksana harian di Satgas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO merupakan langkah yang tepat karena dapat mengoptimalkan penegakan hukum kedepannya.

Oleh sebab itu, ia menilai melalui restrukturisasi tersebut, Pemerintah dapat memiliki peta jalan yang baik dalam memastikan pemberantasan TPPO maksimal.

“Nah, sekarang kami tunggu keseriusan, sejauh mana langkah penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat. Jika tetap ada, langkah tegas perlu untuk diambil,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu pun merasa prihatin terkait kondisi banyaknya jumlah korban TPPO, bahkan beberapa di antara korban itu kembali ke Tanah Air dalam kondisi meninggal.

Simak Juga : Prabowo Terima Dubes Ukraina, Tekankan Indonesia Menganut Politik Bebas Aktif

“Merujuk data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak kurang 1.200 jenazah PMI dipulangkan ke Tanah Air selama 3 tahun terakhir. Soal TPPO, ini memang amat serius yang butuh perhatian dan komitmen kuat semua pihak,” imbuhnya.

Christina meyakini di bawah kendali Listyo Sigit, upaya pemberantasan TPPO bisa secara optimal. Walaupun begitu, dirinya mengingatkan bahwa pemberantasan dan pencegahan TPPO tetap harus memperhatikan aspek lain, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kerja sindikat perdagangan orang tersebut.

“Momentum ini harus kita manfaatkan. Sinergi harus dikuatkan di tengah komitmen Presiden yang kuat. Kami di DPR akan mendukung penuh upaya tersebut sehingga makin optimal,” pungkasnya.