BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Sahroni mengamati terkait maraknya Warga Negara Asing (WNA) yang kerap bermasalah di Indonesia, terutama pada wilayah Bali. Sebab ia menilai, dengan segala instrumen yang dimiliki Dirjen Imigrasi, seharusnya Imigrasi dapat melakukan langkah-langkah konkret guna lakukan pengawasan terhadap para WNA.
Hal ini disampaikan Ahmad Sahroni, saat dirinya di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dirjen Imigrasi dan para jajarannya di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta beberapa waktu lalu.
“Tapi kita juga ada beberapa catatan khusus untuk Pak Dirjen beserta jajaran. Belakangan ini banyak sekali kasus WNA bermasalah, baik yang viral ataupun yang tidak (viral). Terutama ini banyak terjadi di Bali, mereka berbuat seenaknya, seperti tidak menghargai norma dan aturan yang berlaku di negara kita. Dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai asusila, ada semua itu,” kata Ahmad Sahroni, dikutip dari website resmi media Parlemen, Kamis (22/06/2023).
Kemudian Sahroni mengatakan, apa lagi di Jakarta juga banyak ditemukan para pencari suaka yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada juga yang menjadi pengamen. Sahroni meminta kepada Dirjen Imigrasi untuk menyikapi persoalan ini secara baik dengan tindakan-tindakan yang konkret.
“Bahkan tidak usah jauh-jauh, di Jakarta sendiri ini banyak sekali refugee yang tidak jelas kehidupan dan statusnya, bahkan ada yang jadi pengamen. Jadi tolong Pak Dirjen sikapi ini secara betul-betul, terapkan mekanisme pengawasan dan penindakan yang konkret. Jangan sampai harus tunggu laporan masyarakat dan polisi,” tegasnya.
Sahroni juga menyoroti masalah yang melibatkan oknum di Imigrasi. Sebab hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat bagi imigrasi. Oleh karena itu, Sahroni meminta Dirjen imigrasi turut menertibkan para oknum guna mewujudkan kinerja imigrasi yang lebih maksimal.
“Saya minta Pak Dirjen usut oknum-oknum yang bermain di imigrasi. Soalnya mereka ini jelas menghambat kinerja imigrasi. Namun Pak Dirjen harus hati-hati, penyelidikannya harus dipisah, jangan full bucket. Ketahui dahulu mereka ini oknum mafia atau oknum yang bekerja secara sistematis-struktural dari dalam,” pungkasnya.