BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal metode praktik manipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) oleh anggota pemerintah daerah (pemda), Selasa (9/5/2023).
Manipulasi dilakukan dengan cara menambahkan pendukung atau tim sukses anggota ke dalam daftar penerima bansos.
Sehingga terjadi ketimpangan antara data masyarakat “miskin” yang tercantum untuk mendapatkan bansos.
BACA JUGA: Prabowo Terima Kerja Sama, Menhan Kongo: Kita Sama-sama Jaga Paru-paru Dunia
Akibatnya, banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan malah tidak terdaftar dalam program bansos.
“Jadi orang ‘miskin’ yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos),” tutur Sri Mulyani dalam World Bank’s Indonesia Poverty Assesment di Jakarta.
Konsekuensi Sistem Demokrasi
Menurut Sri Mulyani, manipulasi data ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi bebas yang diterapkan di Indonesia.
BACA JUGA: Prabowo Kunjungi Batalyon Infanteri 330, Arahkan Prajurit Perkuat Fisik dan Logistik
Praktik ini muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu dan memanfaatkan program bansos untuk kepentingan politik.
“Demokrasi, pemilu memilki konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan seperti ini,” ujarnya.
Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menunggu pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mengatasi masalah ini.
BACA JUGA: Prabowo Terima Kunjungan Menhan Kongo, Produk Senjata Anak Bangsa Dilirik
Data ini diharapkan dapat rampung pada pertengahan tahun ini, dan akan menjadi dasar untuk penyaluran bansos yang lebih adil dan tepat sasaran.
dan pengembangan pasar dan industri domestik barang besi dan baja anti karat untuk menyerap NPI dan feronikel,” kata Irwandy saat menjadi pembicara pada diskusi Peningkatan Kapasitas Media Sektor Minerba di Hotel Ashley Jakarta pada Rabu (8/3).
BACA JUGA: Pencak Silat Sumbang 9 Emas, Sugiono: Prestasi Atlet Melebihi Target Prabowo
Dia menilai, pemerintah perlu meningkatkan eksplorasi untuk cadangan nikel sembari menggenjot smelter HPAL yang mampu mengolah bijih nikel limonite kadar rendah 0,8-1,5% menjadi menjadi campuran padatan hidroksida dari nikel dan kobalt Mix Hydroxide Precipitate (MHP) maupun Mix Sulphide Precipitate (MSP). Produk tersebut merupakan bahan baku utama produksi nikel sulfat atau kobalt sulfat. Dua produk antara itu merupakan bahan baku komponen baterai.
