BIMATA.ID, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons isu politik identitas yang belakangan sering didengar. Isu itu disebut berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (RI).
“Isu ini dilontarkan oleh pemerintah. Pak Jokowi, Pak Kapolri, membuat statement bahaya politik identitas. Dalam teori, itu disebut agenda setting,” kata Juru Bicara (Jubir) PKS, Muhammad Iqbal, dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/05/2023).
Baca juga: Prabowo Upayakan Perbanyak Kuota Beasiswa Internasional untuk Perwira Indonesia
Iqbal menyampaikan, PKS adalah partai di luar pemerintahan. Partainya merasa isu politik identitas menyudutkan mereka sebagai pemenang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta pada 2017 lalu.
“Terkesan seolah-olah menang karena politik identitas, padahal yang terjadi adalah polarisasi,” tandasnya.
Lihat juga: Prabowo dan Kasad AS Bicarakan Kelanjutan Program Pendidikan Kadet di Akmil AS
Dia menyebut, suhu politik di Ibu Kota meningkat karena umat muslim marah. Hal tersebut merespons kasus penistaan agama terhadap mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Bukan murni politik identitas, tapi kemarahan akibat ketidakadilan dan kelambanan. Ini membuktikan umat Islam membela dalam konteks agamanya dihina dan direndahkan,” ujar Iqbal.
Simak juga: Prabowo Ucapkan Selamat Kontingen Pencak Silat Raih Juara Umum Sea Games 2023
[MBN]
