Peringati Hardiknas, DPR Minta Kemendikbud Ristek Evaluasi Program Merdeka Belajar
BIMATA.ID, Jakarta – Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syaiful Huda mengatakan, pada hari peringatan ini perlu menjadi ruang evaluasi untuk mengukur efektivitas Program Merdeka Belajar. Hal ini disuarakan sudah sejak Februari 2022 silam. Sebab dirinya menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) sudah memiliki sejumlah indikator keberhasilan maupun kegagalan.
Hal ini disampaikan oleh Syaiful Huda melalui keterangan tertulisnya kepada media Parlemen, Selasa (02/05/2023).
“Kami menilai setidaknya ada indikator yang bisa kita lihat untuk melihat tren efektivitas apakah memang hasil program Merdeka Belajar ini sesuai yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik, literasi, dan sains setelah hampir 3,5 tahun diluncurkan Mas Menteri,” ujarnya.
Baca Juga : Ketum Prawiro Tanggapi Kontak Politik Prabowo – SBY
Sebelumnya, Program Merdeka Belajar memiliki 24 bagian. Masing-masing dari episode itu berisi beberapa sub program yang merupakan turunan dari visi Merdeka Belajar. Di antaranya, program sekolah penggerak, program guru penggerak, program organisasi penggerak, program asesmen nasional, penghapusan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi negeri, hingga penghapusan tes calistung bagi siswa PAUD.
Menurut dirinya, beberapa sub program Merdeka Belajar memiliki kontroversi itu. Seperti, adanya kisruh organisasi penggerak yang sempat menjadi polemik nasional dan penolakan terhadap RUU Sisdiknas oleh sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program legislasi nasional prioritas.
Oleh sebab itu, ia menilai, dari itikad baik dari Kemendikbud Ristek harus segera dilakukan. Mengingat, evaluasi program Merdeka Belajar menjadi vital guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan dan adopsi kebijakan Merdeka Belajar.
Cek Juga : Usai Bertemu Dengan Prabowo, Wiranto : Kami Punya Banyak Kesamaan
“Berbagai program tersebut tentu merupakan itikad baik dari Mas Menteri namun sebagai sebuah kebijakan maka sudah seharusnya diuji apakah memang benar-benar memberikan dampak bagi perbaikan kualitas pendidikan di tanah air,” imbuhnya.
Selain itu, Syaiful mengamati, bahwa pengelolaan tenaga pendidikan di Indonesia belum menemukan titik terang. Sebab, sampai saat ini, program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum terpenuhi sesuai dengan harapan. Lalu, dirinya melihat kesenjangan kualitas pendidikan kualitas pendidikan antar wilayah juga masih terasa.
“Upaya untuk membuat sekolah sebagai tempat aman dan nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang juga masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya bullying yang bahkan memunculkan korban jiwa,” ungkapnya.
Simak Juga : Usai Bertemu Dengan Prabowo, Airlangga : Kami Punya Hubungan Yang Baik
Karena itu, Syaiful pun berharap, di sisa waktu 1,5 masa kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini, secepatnya dilakukan penajaman program prioritas supaya dampak nyata dari upaya perbaikan kualitas pendidikan di tanah air terasa. Dia menilai, Nadiem Makarim juga perlu memilih program yang harus diselesaikan sehingga diperoleh legacy yang diingat oleh publik.
“Saya menyarankan tunaikan saja rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK sehingga janji perbaikan kesejahteraan guru bisa terealisasi. Dengan demikian periode pemerintahan ke depan tinggal fokus pada peningkatan kualitas dan manajemen distribusi guru ke seluruh wilayah di tanah air,” pungkasnya.
