BIMATA.ID,SOPPENG—-Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi peraturan Bupati Soppeng nomor 48 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting Kabupaten Soppeng diruang rapat kantor gabungan Dinas, Selasa 09/05/2023.
Kepala bidang pemberdayaan masyarakat Hj.Sitti Rohani dalam laporannya menyampaikan maksud kegiatan sosialisasi Perbup 48 tahun 2022 yakni sebagai pedoman bagi perangkat daerah yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung dalam melakukan intervensi pencegahan stunting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.
BACA JUGA: Survei SPIN: Prabowo Menteri dengan Kinerja Paling Konkret, Elektabilitas Meningkat
Sedangkan tujuannya sebagai acuan pelaksanaan kordinasi dalam upaya mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Soppeng.
Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide dalam sambutannya menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya sosialisasi Perbub 48 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting.
” Ini sangat penting dan harus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, Kata Lutfi Halide.
BACA JUGA: Prabowo Sering Unggul di Musra Relawan Jokowi, Salah Satu Faktor Tingginya Elektabilitas
” Masalah stunting sangat penting, jadi jangan dipandang enteng,” sambungnya.
Mantan Kadis Pertanian Pemprov Sulsel ini mengungkapkan bahwa penanganan stunting mulai sekarang semua bergerak maka di tahun 2024 kasus stunting zero.
BACA JUGA: PAN Dinilai Condong Dukung Prabowo karena Hal Ini
” Yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita tangani stunting tetapi tidak memperhatikan keluarga dirumah sehingga itu dapat menciptakan resiko,” Ungkap Wabup Soppeng Lutfi Halide.
Sambungnya dengan menegaskan kepada para peserta sosialisasi agar mempunyai data keluarga yang mempunyai resiko stunting sehingga penaganannya tepat sasaran.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Fasilitasi ODGJ di Kuningan untuk Berobat
” Saya harap dalami dulu masalah Stunting sebelum menyelesaikan akar permasalahannya kemudian melakukan intervensi,” tutup Lutfi Halide.
