BIMATA.ID, Jakarta- Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin, pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Papua memperoleh perhatian yang besar. Pemerintah menyadari bahwa Papua adalah masyarakat yang religius, dimana peran gereja dan para tokoh agama sangat berpengaruh.
Presiden Jokowi secara teratur melakukan berbagai rapat koordinasi terkait Papua, rajin melakukan pengawasan pembangunan melalui kunjungan ke Papua, dan memperbarui berbagai instrumen kebijakan dalam rangka peningkatan pembangunan Papua, dengan kerangka yang meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk gereja.
BACA JUGA: Hasil Survei: Prabowo Tak Terkalahkan di Jabar, Anies dan Ganjar Kalah Telak
Salah satu pendekatan pembangunan yang diterapkan adalah pelibatan berbagai lembaga keagamaan, adat, dan masyarakat (perempuan dan pemuda) sesuai arahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001.
Pemerintah senantiasa berkonsultasi dengan para pimpinan gereja di Papua, yang mana telah berhimpun di dalam organisasi PGGP (Persekutuan Gereja-gereja Papua) dan PGGPB (Persekutuan Gereja-gereja Papua Barat). Hal ini nampak dalam beberapa kebijakan misalnya rapat koordinasi pembangunan yang secara khusus mengagendakan materi usulan gereja.
Dalam pelaksanaan program tol laut di tingkat kabupaten melibatkan gereja lokal membina jemaat sebagai pelaku ekonomi produktif baru memanfaatkan kehadiran tol laut.
BACA JUGA: Prabowo Beri Selamat untuk Lettu Agus Prayogo yang Raih Emas di SEA Games 2023
Dalam acara PON XX di Papua turut memanfaatkan berbagai fasilitas lembaga pendidikan milik gereja dan meningkatkannya sehingga bisa dimanfaatkan sesudah PON bagi pendidikan.
Melalui Inpres nomor 9 tahun 2017 yang dilanjutkan dengan Inpres nomor 9 tahun 2020, pemerintah mengintroduksi pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan peran langsung Wakil Presiden dalam mengkoordinir pelaksanaan program percepatan pembangunan kesejahteraan di semua provinsi di Papua.
Secara basis kebijakan, Wakil Presiden berperan melalui Inpres nomor 9 tahun 2020, kemudian melalui Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
BACA JUGA: PAN Dinilai Condong Dukung Prabowo karena Hal Ini
Arahan dari Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan di wilayah Pulau Papua.
Presiden dan Wapres juga sering melibatkan kementerian teknis ke Papua untuk membahas realisasi program-program kemitraan pemerintah dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.
Presiden bahkan meresmikan PYCH (Papua Youth Creative Hub) yang bisa dimanfaatkan bagi kreativitas pemuda gereja di Pulau Papua.
BACA JUGA: Prabowo Dipuji karena Ajak Masyarakat Tenang dan Hindari Adu Domba
Pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden juga melakukan sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Rencana aksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.
Pemerintah juga mendukung terbentuknya pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom yang ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan gereja di Papua sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan dan eksekusi program di Papua.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Fasilitasi ODGJ di Kuningan untuk Berobat
Beberapa program yang mendapat prioritas antara lain program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman dan penanganan stunting.
