BIMATA.ID, Jakarta- Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menyatakan masyarakat yang akan dirugikan jika proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G terhenti akibat skandal korupsi.
Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan proyek pembangunan BTS 4G merupakan salah satu dari proyek strategis nasional (PSN) yang sudah dirintis sejak 2006.
BACA JUGA: Prabowo Beri Kuis Berhadiah Jam Tangan di Ponpes Tremas Pacitan
Dia melanjutkan, proyek BTS 4G diperlukan guna menunjang kelancaran komunikasi masyarakat sehingga pemerintah menginginkan supaya program itu tetap dilanjutkan.
“Karena kalau tidak lama-lama hilang, lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu tindakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas terhadap hak-hak rakyat ini,” kata Mahfud yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Mahfud mengatakan, program pembangunan BTS merupakan pekerjaan yang penting bagi rakyat Indonesia. “Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus. Pekerjaan kita yang sudah 14 tahun berjalan bagus dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat itu akan hangus kalau ini tak diteruskan,” ucap Mahfud.
BACA JUGA: Prabowo Effect, sebab Elektabilitas Gerindra Naik Tajam
Mahfud mengatakan, proyek BTS 4G berjalan lancar sejak 2006 sampai 2019. Namun, persoalan muncul pada tahun anggaran 2020, tepatnya saat pencairan anggaran proyek tersebut. Dia melanjutkan, pada tahun anggaran 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 28 triliun untuk proyek itu. Sedangkan anggaran yang baru dicairkan pada 2020-2021 sebesar lebih dari Rp 10 triliun.
Lantas pada Desember 2021, lanjut Mahfud, seharusnya penggunaan anggaran dari proyek tersebut dipertanggungjawabkan. Namun pada kenyataannya barang atau item dari proyek itu tidak ada.
Mahfud melanjutkan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan BTS 4G itu meminta waktu perpanjangan pertanggungjawaban hingga Maret 2022 dengan dalih pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Temui SBY di Pacitan, Prabowo: Beliau Senior Saya
“BTS-nya itu, tower-tower-nya itu tidak ada. Lalu dengan alasan Covid minta perpanjangan, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2020 tahun 2021,” kata Mahfud.
Padahal menurut Mahfud, permintaan perpanjangan waktu itu tidak sesuai dengan kontrak yang diberikan dari Kemenkominfo.
