BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora NTB Lalu Fahrurrozi membeberkan tiga kegagalan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah.
Ia menilai, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjadi yang paling bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui, masa jabatan Zul-Rohmi akan berakhir pada 19 September 2023. Lalu Fahrurrozi merincikan tiga masalah utama kepemimpinan Zulkieflimansyah.
BACA JUGA: Usai Bertemu Dengan Prabowo, Wiranto : Kami Punya Banyak Kesamaan
Pertama, Fahrurrozi menilai politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu gagal dalam manajemen pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Mutasi pejabat di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak 2018 ia kira menjadi salah satu musababnya.
“Mutasi yang terlalu sering ini menciptakan ketidakseimbangan dan ketidaknyamananan dalam birokrasi,” katanya pada Senin (01/05/2023). Kemudian, tata kelola keuangan daerah.
Magister Ilmu Ekonomi itu berpendapat, Zulkieflimansyah tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Banyaknya proyek yang belum terbayar kepada rekanan berpotensi tidak dapat diselesaikan hingga hari terakhir kepemimpinannya.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Subianto Pastikan Tuntutan Buruh Dibawa ke Parlemen
“Para kontraktor kan sudah bersuara soal ini. Kemungkinan Bang Zul akan mewariskan utang yang dulu saat zaman TGB 0 persen utang,” jelasnya.
Persoalan kedua, kemiskinan. Pria yang akbar disapa Bajang Oji itu mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan oleh Pemprov NTB hingga hampir lima tahun menjabat kurang dari 1 persen.
Angka kemiskinan yang diwariskan oleh kepemimlinan sebelumnya pada September 2018 sebesar 14,63 persen (data BPS). Hingga September 2022, angka kemiskinan NTB bercokol pada angka 13,82 persen.
BACA JUGA: Prabowo: Berkuda Lebih Dari Sekadar Olahraga, Tapi Budaya Tanah Air yang Harus Dilestarikan
“Praktis penurunannya hanya 0,81 persen. Walaupun ada COVID-19, tetapi pada umumnya tidak terlalu signifikan dengan kapasitas dia (Zulkieflimansyah) sebagai orang yang terdidik pendidikan modern di luar negeri. Kemiskinan ini kan hal yang primer,” bebernya.
Kegagalan ketiga terjadi di sektor industrialisasi. Industrialisasi merupakan salah satu program prioritas utama Pemprov NTB. Namun, data menunjukkan sektor ini belum memberikan daya ungkit signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB.
Pertumbuhan industri NTB dalam tiga tahun terkahir, kata Pahrurrozi kurang dari 2,5 persen. Pada 2020, pertumbuhan industri NTB -2,4. Hal itu dapat dimaklumi lantaran adanya wabah COVID-19. Kemudian pada 2021 pertumbuhannya 2,1 persen dan di 2022 hanya 1,98 persen.
“Di zaman TGB selalu di atas 5 persen. Terutama di dua tahun terkahir. Padahal Bang Zul pernah bilang dirinya menempatkan orang terbaiknya menjadi Kadis Industri. Istilah saya pertumbuhan ekonomi di NTB mengalami stunting. Akibat nutrisi, gagasan dan visi yang tidak memadai dari Bang Zul,” jelas Fahrurrozi.
BACA JUGA: Berterima Kasih ke Masyarakat Minang, Prabowo Bertekad Bangun Sekolah Unggulan di Sumbar
Pertumbuhan sektor industri tersebut tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi NTB secara umum yang dinilainya cukup tinggi. Seperti pada tahun 2022 pertumbuhan ekonominya tembus 6,95 persen.
“Kontribusi sektor induatri teheadap pertumbuhan regional di NTB hanya 0,09 persen terhadap kue besar pertumbuhan ekonomi NTB,” bebernya.
Tiga persoalan tersebut, kata Fahrurrozi harus mendapatkan atensi serius dari Gubernur NTB. Hal itu demi menjaga agar masa kepemimpinannya dapat berakhir dengan baik.
BACA JUGA: Kehadiran Prabowo di Gelanggang Pacuan Kuda Diteriaki Bapak Presiden Dari Seluruh Bangku Penonton
“Bang Zul perlu melakukan langkah korektif terhadap tiga hal tersebut di ujung pengabdiannya di NTB, jangan sampai nanti su’ulkhotimah,” pungkasnya.
