BIMATA.ID, Jakarta-Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah, minus Nasdem, di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu, akhirnya membuat sejumlah pihak bersuara.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap seolah mendukung calon presiden (capres) tertentu di dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Alasannya, sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah.
BACA JUGA: Prabowo Streaming Timnas U-22 Pakai Ponsel Sambil Sarungan, Netizen Banjiri Komentar Lucu
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
JK mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI-1. Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya.
BACA JUGA: Cak Imin Sebut Dirinya Ingin Menyatu Dengan Prabowo Dan Airlangga
“(Megawati dan SBY) itu (ketika jabatan) akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam, suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratislah,” sebut Kalla.
Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyatakan, negara semestinya tidak perlu mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya.
BACA JUGA: Purnawirawan Polri Terkesan Paparan Prabowo Soal Tantangan Dunia
Sebab, menurut dia, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam memilih figur capres yang dianggap memiliki kinerja dan latar belakang yang baik. Sehingga, negara tak perlu memberikan intervensi di dalam kontestasi politik mendatang.