BIMATA.ID, Jabar- Anggota DPR RI Mulyadi meminta pemerintah pusat juga menangani jalan rusak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggunakan anggaran yang telah dialokasikan Rp32,7 triliun untuk penanganan jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia untuk tahun 2023-2024.
“Artinya ini adalah bagian ikhtiar kita untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah Bogor bisa dapat terealisasi, dan saat kita langsung meninjau ke lapangan memang kondisinya itu sangat memprihatinkan,” kata Mulyadi usai menyusuri jalan Citeureup-Sukamakmur, Bogor, Selasa.
BACA JUGA: Terima Hary Tanoe dan Paguyuban Sosial Tionghoa, Prabowo: Negara Bisa ‘Take Off’ karena Kompak
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor itu menjelaskan bahwa sebelumnya jalan dengan status kabupaten/provinsi memang tidak bisa diintervensi oleh APBN, karena harus bersumber dari APBD setempat.
“Nah sekarang sebenarnya revisi Undang-Undang jalan itu sudah sampai memungkinkan APBN mengintervensi jalan yang berstatus jalan kabupaten dan provinsi,” ujarnya.
Mulyadi menyebutkan, dirinya yang duduk di Komisi V DPR RI menjadi bagian dari pihak yang mengusulkan anggaran untuk daerah, salah satunya Kabupaten Bogor.
BACA JUGA: Terima Hary Tanoe dan Paguyuban Sosial Tionghoa, Prabowo: Negara Bisa ‘Take Off’ karena Kompak
“Kebetulan Presiden mengeluarkan instruksi terkait peningkatan jalan di daerah yang besarnya sekitar Rp30 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Namun, ia masih menunggu kajian mengenai jalan rusak yang bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat, sehingga pengerjaannya tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Nanti kan ada hasil kajian, jangan sampai APBN dari pusat overlap dengan kabupaten. Kabupaten menyelesaikan kilometer berapa nanti kita berapa gitu. Ada kajian, yang penting saya mendesak (segera diperbaiki),” kata Mulyadi.
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,7 triliun untuk penanganan jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia untuk tahun 2023-2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menanggapi banyaknya aduan dari warganet terkait jalan rusak di daerahnya masing-masing yang disampaikan lewat kolom komentar unggahan video Presiden Joko Widodo dalam akun instagram @jokowi.
Basuki menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran tersebut melalui Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Pembagian tugasnya Menkeu siapkan anggaran 2023-2024. (Tahun) 2023 ini sebesar Rp32,7 triliun seluruh Indonesia, ada sekian ribu ruas,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui di lingkup Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5)
