Legislator Gerindra Berau Perjuangkan Nasib Para Tenaga Honorer
BIMATA.ID, Berau- Meski pemerintah pusat memberikan instruksi mengenai penghapusan tenaga honorer, namun sektor kesehatan dan pendidikan tidak terlalu terbebani oleh hal tersebut. Karena dua instansi tersebut sangat dibutuhkan.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, mengungkapkan bahwa dalam diskusi yang diadakan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), honorer di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Reuni Akbar Purnawirawan TNI-POLRI, Prabowo : Menjadi Ajang Silaturahmi Para Pejuang
“Saat berkonsultasi, mereka menyebut pemerintah pusat memberikan dispensasi kepada dua instansi tersebut karena sangat dibutuhkan,” jelasnya pada Selasa (02/05/2023).
Dengan adanya keringanan ini, masalah terdapat di OPD lain. Pasalnya, belum ada solusi mengenai nasib para tenaga honorer. Oleh karena itu, pihak eksekutif diminta segera mencari cara agar tidak terjadi pemecatan massal.
“Solusinya harus dicari bersama. Namun yang ditekankan adalah tenaga medis dan pendidikan karena sektor tersebut sifatnya pelayanan langsung ke masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Prabowo Rajin Safari ke Beberapa Tokoh, Pengamat: Indikasi Siap Maju RI 1
Peri tidak ingin penghapusan tenaga honorer ini memberikan dampak buruk terhadap pelayanan masyarakat. Menurutnya, akan menimbulkan kekosongan yang dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan.
“Meskipun penghapusan tenaga honorer dilakukan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi, tetapi harus ada jalan keluar terkait hal ini,” tambahnya.
Politikus Gerindra ini menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat bertujuan untuk mengoptimalkan tenaga kerja. “Maka dari itu, pemerintah harus bisa melihat proporsi kebutuhan yang dianggap masih sangat kurang,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengamat Politik Sebut Prabowo Capres dari Koalisi Besar
“Sehingga Pemerintah Pusat tidak akan menutup mata dan kemungkinan akan mencari solusi untuk hal itu,” lanjutnya.
Menurut Peri, kekurangan harus dijelaskan secara detail. “Jangan hanya menyebut bahwa instansi ini mengalami kekurangan. Sebaiknya dijelaskan berapa kekurangannya dan berapa yang dibutuhkan,” ucapnya.
Peri tidak ingin terjadi penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah, karena akan membuat jumlah pengangguran di kabupaten paling utara Kaltim ini meningkat.
BACA JUGA: Sinyal Prabowo Capres Koalisi Besar Tersirat dari Pertemuan Ketum Partai di Istana
“Maka dari itu, saya berharap ada jalan keluar agar hal tersebut tidak terjadi,” pungkasnya.
