Kloter Pertama Haji 2023 Berangkat Besok, DPR Masih Temukan Persoalan

BIMATA.ID, Jakarta – Kloter perdana jemaah haji 2023 direncanakan akan diberangkatkan mulai 24 Mei 2023. Namun, persoalan pelunasan biaya haji calon jemaah haji masih menjadi kendala yang harus dituntaskan.

“Dari jumlah dari nama-nama yang tercantum dari 221.000, bukan dari cadangan, dari nomor orang yang mengantri, yang memang seharusnya berangkat di tahun 2023, ternyata masih banyak yang belum melunasi,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Menilik Persiapan Haji 2023’ di Media Center, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Selasa (23/5).

John Kennedy mengatakan dari rapat terakhir dengan Kementerian Agama sekitar Senin (22/5/) sore dengan bahasan tentang adanya kenaikan kuota sebanyak 8.000, pada hasil akhir rapat pemerintah menyampaikan bahwa kuota haji sebanyak 221.000 sudah sudah terisi semua.

Menurut John Kennedy, DPR menyimpulkan, semua jemaah telah melakukan pelunasan. Namun, setelah selesai rapat, pihaknya banyak menerima laporan di beberapa provinsi yang menyampaikan bahwa masih ada yang belum melunasi.

“Pak kami masih ada yang belum-belum melunasi 100 orang, kami masih ada yang belum melunasi 80 orang, masih ada yang belum melunasi sampai 200 orang. Kalau begitu informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri, informasi dari mana? Kemarin Dirjen PHU Profesor Hilman Latief menyampaikan masih ada yang belum melunasi dari total sebanyak 221.000,” ujar John Kennedy.

Menurutnya, keputusan pemerintah menetapkan biaya haji menjadi Rp69 juta sehingga penambahan biaya haji mencapai Rp 44 juta membuat calon jemaah haji khawatir tidak mampu melunasinya. Setelah berembug dengan Komisi VIII DPR, akhirnya disepakati biaya haji hanya Rp49 juta, sehingga penambahannya hanya sekitar 24 jutaan saja. Tetapi itupun masih dinilai masih berat.

“Kawan-kawan tahu bahwa jamaah haji reguler itu 70 persen itu adalah dari masyarakat ekonomi bawah, yang kuli panggul, yang pensiunan, yang dagang UMKM, yang menjual tanah, menjual rumah untuk bisa berangkat haji,” kata John Kennedy.

Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan dari laporan yang ia terima, kebanyakan dari yang belum melunasi itu adalah dari calon jamaah haji suami istri yang tidak bersamaan berangkatnya. Misalnya ada suami yang keluar nomornya di tahun 2023, tapi istrinya tidak keluar nomornya, mungkin 2024 atau 2025.

“Nah ini langsung diurungkan, Pak saya enggak mungkin berangkat kalau enggak sama istri, karena alasan berkaitan dengan mukhrim atau makhram,” ucap John Kennedy menirukan keluhan jemaah haji kepadanya.

Kedua, diakuinya ada yang kerena memang sudah meninggal dunia, yang sudah tidak ada. Persoalan lainnya, sambung John Kennedy adalah calon jemaah sepuh namun tidak ada pendampingnya. Keluarganya tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan karena khawatir dengan kondisi orang tuanya yang sudah berusia di atas 80 tahun.

“Ada orang lansia tetapi mandiri, ada juga orang lansia tapi tidak mandiri. Ini juga jadi masalah,” tegas John Kennedy.

Untuk tahun ini, John Kennedy mengatakan ada 2 calon jemaah haji tertua yang berusia 109 tahun. Meski Kementerian Agama memiliki tagline “Haji ramah lansia dan berkeadilan” namun persoalan ini perlu mendapat perhatian khusus.

“Harus ada perhatian khusus, memang ini ibarat susah buat kita. Kalau tidak diberangkatkan ini haknya, kalau diberangkatkan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus disiapkan oleh pemerintah pendamping haji,” ujarnya.

Di tempat sama, Bendahara Umum AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) M Tauhid Hamdi mengingatkan kendala dan hambatan yang masih ada menjelang keberangkatan calon jemaah haji ke Arab Saudi jangan sampai menyisakan kuota yang jumlahnya mencapai 221.000 jemaah itu.

“Hal yang hal penting seperti tadi di jelaskan oleh Bapak John, jangan sampai ada kota yang tersisa, karena kuota itu sangat mahal sekali. Kita ingat tahun lalu satu kuota itu bisa dihargai sampai Rp 500 juta untuk haji Furoda dan sampai saat ini haji Furoda masih banyak sekali yang antri,” ujarnya.

Praktisi Media, Mokhamad Munif mengakui kenaikan biaya haji yang diputuskan pemerintah menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Ia menyoroti tentang pengelolaan nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau dikenal dengan subsidi BPKH.

Ia berharap pengelolaan haji ke depan semakin lebih baik lagi. Untuk itu, sosialisasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memberi pemahaman secara benar dan akurat di masyarakat.