BIMATA.ID, Jakarta- Presiden Jokowi meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk berbelanja produk-produk dalam negeri. Menurut dia, penggunaan KKP menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif.
“Saya minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital pada Senin (08/05/2023).
BACA JUGA: Prabowo Beri Selamat untuk Lettu Agus Prayogo yang Raih Emas di SEA Games 2023
“Serta mendukung perluasan Qris antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” jelasnya.
Kepala Negara menjelaskan, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi. Dalam kaitannya dengan perekonomian, pemerintah mendorong inovasi penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan masyarakat. Menurut Jokowi, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan. Penggunaan KKP perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.
“Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah,” ungkap Jokowi.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Fasilitasi ODGJ di Kuningan untuk Berobat
Selain itu, Jokowi menilai pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti Qris antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan. Prediksi menyebut penguatan itu menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini.
“Saya harap Qris antarnegara dan KKP dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas ke akses internasional,” jelas Jokowi.
BACA JUGA: Prabowo Dipuji karena Ajak Masyarakat Tenang dan Hindari Adu Domba
Meski inovasi digital terus didorong, Presiden meminta tetap dilakukan secara hati-hati. Pengembangan inovasi keuangan digital harus melihat antisipasi risiko, keamanan konsumen, dan perlindungan konsumen.
