BIMATA.ID, Jakarta – Peringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, segenap Pemerintah Indonesia dinilai harus mengupayakan anggaran negara, sebesar minimal 20 persen, yang diprioritaskan untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut dirinya, anggaran pendidikan itu sangat krusial karena akan berpotensi mendorong pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal ini disampaikan oleh Himmatul Aliyah melalui keterangannya kepada media Parlemen, Rabu (03/05/2023).
Kemudian, demi keterbukaan dan kemudahan akses memperoleh pendidikan dasar, dia pun meminta Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk berupaya memberikan pendidikan kepada masyarakat, tanpa terkecuali.
Baca Juga : Pengamat Politik Sebut Prabowo Capres dari Koalisi Besar
“Pemerintah perlu menjalankan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pasal tersebut mengamanatkan agar pemerintah memastikan semua warga negara mendapat pendidikan, tanpa kecuali. Pemerintah juga wajib membiayai pendidikan dasar semua warga negara dan menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk akhlak mulia,” ujar Himmatul.
Selain itu, Himma mengungkapkan, kalau semua ini akan terwujud, jika pemerintah serius meningkatkan kualitas guru dan dosen. Sebab, ia menilai, kunci penting meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah membenahi kualitas tenaga pendidik. Berdasarkan informasi terkini yang diterimanya, mayoritas tenaga pendidik belum mencapai kompetensi minimum akibat ekosistem pendidikan yang kurang mendukung, seperti besarnya beban administrasi yang diikuti oleh gaji yang kurang memadai.
Menyadari bahwa kesejahteraan tenaga pendidik berkorelasi dengan kualitas pendidikan, dirinya pun mendorong peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik. Tidak hanya itu saja, dirinya juga meminta agar Pemerintah Indonesia melakukan afirmasi terhadap guru honorer sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi ASN, baik sebagai PNS maupun PPPK.
Simak Juga : Sinyal Prabowo Capres Koalisi Besar Tersirat dari Pertemuan Ketum Partai di Istana
“Terwujudnya harapan ini merupakan bentuk penghargaan kepada tenaga pendidik beserta para guru honorer yang selama ini telah mengabdikan diri meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di sejumlah negara dengan kualitas pendidikan yang baik, (tentu juga memiliki) kesejahteraan tenaga pendidiknya yang baik,” terangnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun berharap, bahwa Pemerintah konsisten memperbaiki secara merata sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Dari pengamatannya, sampai saat ini diketahui sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal. Terbukti, sekitar 45 sampai 60 persen ruang kelas pada semua jenjang pendidikan di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) mengalami kerusakan (ringan atau sedang), bahkan kondisi daerah terpencil lebih parah.
“Pemerintah perlu memastikan sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Bahkan, pemerintah perlu memprioritaskan pencapaian pendidikan karakter berupa akhlak berbasis agama serta budaya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini saya yakini menjadi pondasi bagi tegaknya peradaban bangsa,” pungkasnya.