BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon, menghadiri sidang Steering Committee of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization (SC PC-WTO) di Gedung Parlemen Eropa, Brussels – Belgia beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan tersebut Fadli Zon menyampaikan, pentingnya bertukar pikiran dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan antar negara.
Kemudian, Fadli menyampaikan saling tukar pengalaman itu menjadi strategi krusial untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi di bidang perdagangan dan investasi.
“Ini adalah jalan untuk melakukan peningkatan kapasitas, berbagi pengalaman dan menemukan strategi untuk menyelesaikan tantangan dan masalah perdagangan antarnegara,” kata Fadli Zon, dikutip dari website resmi DPR RI, Selasa (02/05/2023).
Fadli Menilai, tukar pikiran ini sejalan dengan penelitian yang bertema tentang ‘mempromosikan praktik terbaik dan memobilisasi tindakan parlemen untuk meningkatkan perdagangan’. Penelitian ini menyoroti pentingnya komite dengan mandat yang jelas pada perdagangan internasional, Komite Kerja sama Antar Parlemen.
“Sehingga, kami memiliki fungsi diplomasi parlemen untuk membantu pemerintah dalam memperkuat kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang, termasuk perdagangan,” ungkap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.
Lain dari pada itu, dirinya menerangkan, bahwa DPR RI juga memiliki komisi teknis, yaitu Komisi VI DPR RI, yang khusus menangani masalah perdagangan, serta bidang lain yang saling terkait seperti UMKM, penanaman modal, BUMN, serta standardisasi nasional. Sesuai dengan fungsi parlemen. Lalu, komisi tersebut memiliki tanggung jawab untuk membahas RUU tentang pengesahan perjanjian perdagangan internasional, dan juga dapat memberikan wawasan tentang perjanjian perdagangan yang sedang dalam tahap perumusan dan yang telah diselesaikan.
“KPPU juga menjalin kerja sama erat dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan,” ucapnya.
Dirinya menilai, kalau kerja dan fungsi komisi teknis ini sudah cukup untuk mewakili serta memajukan perdagangan antarnegara, meskipun pembentukan suatu komite khusus baru untuk perdagangan internasional memang penting karena fungsi dan tugasnya yang spesifik. Kemudian, ia menambahkan, pembentukan suatu komite khusus ini, juga bisa menjadi badan yang tumpang tindih selama pelaksanaannya, dan berpotensi dapat mengambil lebih banyak sumber daya keuangan untuk mendirikannya.
“Saya percaya bahwa rekomendasi yang digarisbawahi dalam laporan yang bertujuan untuk lebih mempromosikan praktik yang baik dan memobilisasi lebih banyak tindakan parlemen adalah kunci,” tutupnya.
