Cawapresnya Prabowo dari Golkar atau PKB? Begini Kata Sekjen Gerindra
BIMATA.ID, Jakarta – Calon presiden (capres) 2024 Partai Gerindra Prabowo Subianto diyakini sudah mengantongi sejumlah nama terkait siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Sesuai pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar, Rabu (3/6) kemarin, muncul wacana dipasangkannya Prabowo Subianto dengan Airlangga Hartarto.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan, hingga saat ini yang paling berpeluang menjadi cawapres dari Prabowo adalah dari PKB. Sebab, PKB menjadi partai pertama menyatakan sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra.
“Kalau dari sisi ini saya, berkali-kali mengatakan PKB mendapatkan privilege lebih awal karena kedekatan awal itu juga penting. Keputusan politisi penting,” ujar Muzani di depan kediaman almarhum mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Jakarta, Kamis (4/5).
Apalagi, katanya, Partai Gerindra dan PKB sudah meneken pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) pada Agustus 2022. Salah satu poin kesepakatannya, terkait pasangan capres-cawapres berada di tangan Prabowo dan Muhaimin.
Namun, terkait pendeklarasian capres-cawapres dari KKIR, Muzani belum mau mengungkap waktunya. Ia hanya menyampaikan, proses politik yang tak bisa berlama-lama lagi.
Sebab diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran capres-cawapres pada pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Artinya, kurang dari enam bulan lagi.
“Politik itu kan tidak bisa berlama-lama, karena ada waktu mendaftar dan harus memutuskan sama parpol yang mencalonkan presiden,” ujar Muzani.
Mengenai langkah Muhaimin Iskandar yang menjalin silaturahmi ke sejumlah ketua umum partai, Muzani menegaskan, hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan Partai Gerindra.
Menurutnya, silaturahim yang dilakukan PKB ke partai lain bukan langkah untuk meninggalkan Partai Gerindra. Justru sebaliknya, komunikasi tersebut bertujuan untuk menguatkan KKIR.
“Ini bukan langkah meninggalkan Gerindra, ini upaya yang kita sudah bicarakan sebelumnya, ini cara yang baik memperkuat basis dukungan,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
