BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa seluruh elemen bangsa harus bisa menjaga demokrasi. Termasuk para pejabat di tingkat eksekutif yang harus membuka ruang bagi setiap orang untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Jajaran eksekutif juga benar-benar bisa membuka ruang itu, jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support langsung maupun tidak langsung,” ujar AHY di kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla, Jakarta, Senin (15/05/2023).
BACA JUGA: Cak Imin Sebut Dirinya Ingin Menyatu Dengan Prabowo Dan Airlangga
Para pejabat di tingkat eksekutif juga tak perlu menjegal satu orang atau kelompok tertentu jelang Pemilu 2024. Dia menjelaskan, partai politik memiliki hak konstitusional untuk berkoalisi dan mengusung sosok tertentu di kontestasi nasional mendatang.
“Ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan tidak bisa maju untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi,” ujar AHY.
“Seharusnya siapa pun yang terpilih berarti itu merupakan keinginan atau kehendak dari masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Prabowo Sarungan Nonton Final SEA Games Timnas vs Thailand, Netizen: 2024 Harus Jadi Presiden
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, akan memberikan bisikan kuat kepada partai politik untuk mengusung capres yang tepat yang diinginkan rakyat. Meskipun begitu, Jokowi mengaku belum memutuskan terkait tiga nama capres hasil musyawarah nasional (munas), yang disampaikan kepadanya siang ini.
Jokowi mengatakan, berdasarkan konstitusi, yang bisa mencalonkan capres dan cawapres adalah partai atau gabungan partai. Namun, saat ini partai politik masih belum selesai menyusun koalisi.
BACA JUGA: Prabowo: Politik Rukun dan Stabil Jadi Kunci Lahirnya Kebijakan Pro Rakyat
“Menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai,” ujar Jokowi dalam arahannya di Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (14/05/2023).
Jokowi mengatakan, langkahnya yang belum mengumumkan capres yang didukungnya tersebut merupakan bentuk dari strategi. Karena itu, ia juga meminta para relawan untuk tidak tergesa-gesa.
BACA JUGA: Terima Hary Tanoe dan Paguyuban Sosial Tionghoa, Prabowo: Negara Bisa ‘Take Off’ karena Kompak
