BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebab dirinya menilai Presiden Jokowi harus melihat secara objektif terkait dengan efektivitas kinerja kelembagaan tersebut pasca peleburan seluruh lembaga riset dari kementerian dan non kementerian dalam satu wadah.
Hal ini menyoroti dari banyaknya kontroversi yang melibatkan pimpinan atau pegawai BRIN saat ini yang seharusnya dapat mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi keberadaan lembaga riset tersebut.
“Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial di tengah masyarakat, sebaiknya Presiden segera membubarkan lembaga tersebut,” ujar Mulyanto, dikutip dari website resmi DPR RI, Kamis (27/04/2023).
Baca Juga : Silaturahmi Lebaran Prabowo Kunjungi Kediaman Ma’ruf Amin
Sebab menurut dirinya, bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat, yakni ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh oknum peneliti BRIN berinisial APH.
Kehebohan sebelumnya yang pernah membuat publik ramai adalah pernyataan dari peneliti BRIN bahwa akan ada badai dahsyat karena cuaca ekstrim di Jabodetabek. Padahal kewenangan mengumumkan secara resmi soal itu ada di BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pernyataan tersebut kemudian dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak ada.
Cek Juga : Agum Gumelar Sebut Prabowo Subianto Berdedikasi Tinggi terhadap Tugas dan Tanggung Jawab
Lain dari pada itu, dirinya mengungkapkan, belum usai pula kehebohan soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan balai riset antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan Unesco, pembubaran LBM Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin Covid-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
“Sementara peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya,” tuturnya
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai PKS ini pun meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja lembaga ini secara sungguh-sungguh. Alih-alih prestasi pengembangan IPTEK yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi IPTEK di tingkat internasional, berita yang muncul dari BRIN dan penelitinya lagi-lagi malah soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga ini, baik dari aspek penataan SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, aset, infrastruktur IPTEK, program dan anggaran.
Simak Juga : Agum Gumelar Apresiasi Kinerja Prabowo Menjadi Menhan
“Sehingga, menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI, atas masukan dari para begawan IPTEK dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan Raker dengan Kepala BRIN, meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN,” tutupnya.
