BIMATA.ID, Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menekan pemerintah untuk dapat mendahulukan serapan beras dari dalam negeri. Sebab menurutnya, impor beras dengan jumlah 2 (dua) juta ton ini bukanlah angka yang main-main. Sehingga, seharusnya Bulog dapat mengupayakan terlebih dahulu penyerapan dari pertani.
Hal tersebut mengingat pemerintah berencana akan kembali mengimpor beras sebanyak 2 (dua) juta ton hingga akhir tahun 2023. sebanyak 500 ribu ton, di antaranya, ditargetkan akan tiba sebelum Lebaran 2023. Penugasan yang diberikan kepada Perum Bulog tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sampai akhir tahun.
Baca Juga : KNPI Dorong Pembentukan Koalisi Parpol Usung Prabowo Dalam Pemilu 2024
“Petani harus jadi nomor satu, Pak. Jadi serapan dalam negeri harus menjadi nomor satu karena itulah momen di mana para petani kita itu merasakan sedikit hasil dari keringat dan bahkan air matanya selama ini,” kata Luluk Nur Hamidah, dilansir melalui website resmi media parlemen, Rabu (12/04/2023).
Kemudian, Luluk mempertanyakan penyerapan beras dari petani selama ini. Sebab menurutnya, data Bulog sampai awal April 2023 ini, cadangan beras Bulog tinggal sebesar 283.883 ton.
“Mengapa ini (cadangan beras Bulog) dibiarkan sampai dalam kondisi yang serendah ini. Apa di tahun-tahun sebelumnya, Bulog memang tidak melakukan serapan besar-besaran pada saat panen raya misalnya di tahun 2022, 2021, 2020 atau bahkan 2019 sehingga ini (kurangnya cadangan beras) sudah diantisipasi,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.
Simak Juga : Momentum Nuzulul Qur’an 1444 H, Prabowo Sambut Hangat Habib Jafar di Kemhan
Oleh karena itu, dirinya meminta Bulog untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana sisa impor beras. Bulog diminta untuk mengecek kembali ketersediaan beras petani.
“Pemerintah harus satu suara terkait dengan data produksi, kemudian daerah-daerah mana sentra-sentra penghasil padi yang selama ini misalnya belum panen karena kebetulan musim tanamnya tidak sama dan panennya juga tidak sama sehingga jangan sampai petani lagi-lagi merasa pilu hatinya,” pungkasnya.
