BIMATA.ID, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus berupaya meningkatkan kondisi jalan nasional Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Peningkatan kondisi jalan bertujuan untuk memperlancar konektivitas jalur Pantura yang merupakan salah satu pusat jalan transportasi dan logistik, di samping Jalan Tol Trans Jawa maupun jalan lintas Tengah, Selatan, dan Jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengungkapkan, bahwa alokasi anggaran preservasi untuk meningkatkan kemantapan Jalan Pantura tahun 2023, yaitu Jalan Pantura wilayah Banten sebesar Rp137 miliar atau naik dari tahun 2022 sebesar Rp109 miliar, Jawa Barat dari Rp331 miliar menjadi Rp302 miliar, Jawa Tengah dari Rp203 miliar naik menjadi Rp543 miliar, dan Jawa Timur dari Rp365 miliar menjadi Rp348 miliar.
Baca Juga : Kegembiraan Prabowo Diskusi dengan Para Pemred Media Nasional
“Total anggaran preservasi jalan nasional di Pantura dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar Rp6,52 triliun. memang ini masih sangat kurang dibanding dengan beban jalan nasional kita di Pantura, tetapi bagaimana mengoptimalisasi penganggaran preservasi jalan nasional menggunakan program IRMS V3 sebagai tools untuk menghitung kebutuhan anggaran dalam satu tahun,” kata Hedy Rahadian di Jakarta, Kamis (13/04/2023).
Kemudian Hedy mengatakan, kalau secara teknis, bisnis proses pemrograman dan penganggaran preservasi yaitu running Integrated Road Management System (IRMS) menggunakan survei kondisi jalan semester 2 tahun sebelumnya. Data tersebut diinput dalam Sistem Masukan Data (SMD), lalu dilakukan penajaman dengan balai di Ditjen Bina Marga untuk menyesuaikan rekomendasi penanganan hasil running IRMS dengan kondisi lapangan.
“Baru kemudian Bina Marga melakukan pemaketan untuk penyusunan dokumen anggaran,” ujar Hedy.
Menurut dirinya, secara keseluruhan panjang jalan nasional lintas utara atau biasa disebut jalan Pantura dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sepanjang 1.219,43 km dengan kemantapan 96,15%. Artinya masih sekitar 4 persen atau 60-70 km dalam kondisi kurang mantab.
Hedy menerangkan, bahwa kondisi jalan tersebut disebabkan karena terjadi penurunan kemantapan jalan, khususnya di Pantura wilayah Jawa Tengah dari 97,45% (2020) menjadi 89,36% (2023).
“Permasalah Pantura secara umum adalah daerah yang suka terkena banjir, seperti di Jawa Tengah di wilayah utara Kudus dan Pati. Jalan ini kan sangat sensitif dengan kondisi basah. Tetapi untuk tahun 2023 Pantura Wilayah Jawa Tengah sudah dianggarkan Rp543 miliar atau terbesar sejak 6 tahun terakhir untuk perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.
Simak Juga : Prabowo dan Susi Kenang Masa Lalu Makan Steak Terenak di Jakarta
Hedy menilai, selain genangan banjir di lokasi jalan Pantura, fenomena lain juga perlu menjadi perhatian adalah persentase kendaraan berat yang melintasi Jalan Pantura lebih besar dibanding Jalan Tol Trans Jawa. Berdasarkan data kondisi lapangan, lebih dari 80% kendaraan masih memilih jalan nasional sebagai jalur untuk melintasi Pantura, sehingga distribusi kendaraan belum merata dan beban terbesar masih pada jalan nasional.
“Terdapat kenaikan jumlah kendaraan berat di jalan nasional yang menyebabkan umur rencana pada perkerasan jalan tidak tercapai. Pada tahun 2022 komposisi kendaraan berat di jalan nasional mencapai 31,16% dan terdapat kenaikan dibanding 2021 yang sebesar 24,13%,” pungkasnya.
