BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2023 yang berada di masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun demikian, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog perlu ditingkatkan.
Demikian terungkap dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Stok Beras Jelang Lebaran Cukup atau Kurang?”, Jakarta, Rabu (12/3).
Diskusi ini dihadiri Deputi I Bidang Ketersediaan xan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, Direktur PPHP Ditjen Tanaman Pangan, Batara Siagian, dan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Sutarto Alimoeso.
Menurut Ketut, jika melihat data KSA BPS produksi beras, maka cadangan pangan, khususnya beras yang ada di masyarakat cukup. Namun diakui, untuk CBP perlu ditingkatkan. Stok CBP per 11 April sekitar 292 ribu ton ditambah stok ID FOOD sekitar 200 ton. Dengan demikian, stok beras nasional sebanyak 492 ribu ton, masih mencukupi kebutuhan nasional hingga Mei.
BACA JUGA: Prabowo dan Susi Kenang Masa Lalu Makan Steak Terenak di Jakarta
Sepeti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan menugaskan Bulog menggelontorkan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan diberikan selama 3 bulan.
Sedangkan kebutuhan beras pemerintah per bulan sebanyak 213 ribu ton untuk bansos dan 100 ribu ton untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Jadi selama tiga bulan, April, Mei, Juni kebutuhan beras untuk melaksanakan program pemerintah sebanyak 900 ribu ton lebih,” ujarnya.
Untuk menjaga ketersediaan stok CBP, Bapanas telah memerintahkan Bulog menyerap gabah hasil panen raya petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp 4.200/kg menjadi Rp 5.000/kg.
“Saya tegaskan, Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga HPP, tidak boleh di bawah HPP,” katanya. Jika di lapangan ternyata harga gabah petani di atas HPP, menurut Ketut, justru menjadi keuntungan bagi petani dan Bulog sesuai kebijakan tidak boleh membeli di atas HPP.
BACA JUGA: Kegembiraan Prabowo Diskusi dengan Para Pemred Media Nasional
Namun demikian, guna menutupi CBP, Ketut mengakui, Pemerintah tidak bisa menunggu pengadaan dari dalam negeri. Sebab di beberapa wilayah, panen sudah mencapai 50-70 persen, tapi harga gabah masih di atas HPP. “Pemerintah terpaksa mengambil langkah pemenuhan dari luar negeri,” kata dia.
Pada tahun 2023, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Namun sebanyak 500 ribu ton akan didatangkan sebelum Lebaran. “Tatkala sudah terpenuhi di dalam negeri, sisa impor tidak dilakukan karena target yang dibebankan kepada Bulog 2,4 juta ton di tahun 2023. Minimal dan ending stoknya harus ada 1 juta ton,” tuturnya.
BACA JUGA: Momentum Nuzulul Qur’an 1444 H, Prabowo Sambut Hangat Habib Jafar di Kemhan
