BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Totok Hariyono menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) tingkat provinsi empat daerah otonomi Baru (DOB). Keempat DOB itu yaitu Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, juga provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Totok Hariyono menyampaikan, kalau Bawaslu telah memberikan beberapa masukan kepada KPU untuk dijadikan saran perbaikan dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dirinya berharap, dengan adanya saran-saran perbaikan tersebut bisa dijalankan agar nantinya saat membuat daftar pemilih tetap (DPT) bersih.
“Banyaknya saran dan catatan perbaikan dari berbagai pihak kepada KPU akan membuat DPT Pemilu 2024 menjadi lebih bersih,” kata Totok kepada para awak media, usai mengikuti kegiatan rapat pleno tersebut di Kotapura, Jumat (14/04/2023).
Baca Juga : Prabowo dan Susi Kenang Masa Lalu Makan Steak Terenak di Jakarta
Selain itu, Anggota Bawaslu Papua Ronald Michael Manoach memberikan beberapa catatan terkait penyusunan DPS di tingkat KPU kabupaten/kota setempat. Pertama kata dia, tidak diberikannya salinan berita acara ke Bawaslu dan partai politik.
“Contoh Asmat, BA yang baru diserahkan di malam dan pagi hari pada saat pleno DPS tingkat provinsi,” ujarnya.
Kemudian, catatan lainnya, kata dia, persoalan penolakan penetapan DPS di tingkat kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan.
“Contohnya di Puncak Jaya, Asmat, Yalimo, dan Lani Jaya,” tuturnya.
Cek Juga : Kegembiraan Prabowo Diskusi dengan Para Pemred Media Nasional
Untuk itu, dia berharap pasca-pleno penetapan DPS tersebut KPU, Bawaslu, dan Stakeholder terkait dapat melakukan koordinasi bersama. Hal itu, kata dia, untuk menjelaskan kepada masyarakat, khususnya bagi daerah-daerah yang mempermasalahkan DPS ini.
“Berharap agar semua pihak bisa duduk bersama untuk menjelaskan soal daftar pemilih ini, agar tidak berkembang menjadi isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan konflik,” imbuhnya.
Simak Juga : Gerindra Jateng Dukung Prabowo Jadi Capres Koalisi Besar
Pada kesempatan tersebut, ia menerangkan, salah satu contoh persoalan akibat daftar pemilih yakni adanya penyegelan jalan dan itu menimbulkan konflik di masyarakat.
“Di Yalimo akibat persoalan DPS ini ada jembatan yang dibongkar, sehingga jalan itu dipalang dan menghambat jalan trans Jayapura -Wamena, kita tidak ingin itu terjadi dan ini dapat menjadi masukan ke KPU,” pungkasnya.
