BIMATA.ID, Jakarta – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan dengan Eselon I Kemenparekraf dengan agenda pembahasan hasil konsultasi Kemenparekraf/Baparekraf tentang RUU Kepariwisataan yang digelar di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam kegiatan RDP tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengungkapkan hasil kesepakatan sebagaimana termaktub kesimpulan dalam rapat Panja RUU Pariwisata itu, bahwa setiap isu pariwisata dan rencana pengaturannya yang perlu didasari referensi akademik dari lembaga-lembaga kepariwisataan internasional antara lain terkait penentuan lima pilar pariwisata. Selain itu, perlu kajian lebih lanjut terkait substansi antara lain mengenai pengaturan skema penyelamatan pada destinasi wisata alam menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) dengan membentuk tim penyelamatan dan fasilitas pertama kesehatan.
Dede menambahkan, kalau saat ini diperlukan peran Pemerintah Pusat, Pemda dan Badan Otorita terkait pembangunan akses dan infrastruktur destinasi perizinan usaha dan retribusi, penguatan teknologi informasi dan mitigasi kebencanaan alam berbasis teknologi.
Tak hanya sampai situ saja, Politisi Partai Demokrat ini pun mengungkapkan, bahwa Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenparekraf untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas kepariwisataan dalam penyusunan RUU Kepariwisataan.
“Agar UU Kepariwisataan ini yang akan dihasilkan komprehensif, terintegrasi dengan sektor lainnya dan mampu mengikat K/L yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan,” ungkapnya.
Terakhir dalam penutup rapat, Dede menyampaikan beberapa catatan kepada. “Dengan catatan sedikit saya walaupun tidak tertuang di kesimpulan, tapi saya yakin kalau kita mau mancing ikan paus maka umpannya tidak boleh ikan teri dan itu harus kita dorong melalui desain besar pariwisata nasional. Harap dipikirkan kembali, jangan sampai UU ini hanya menghasilkan business as usual. Kalau perlu, kita bikin omnibus UU Kepariwisataan. Didalamnya nanti ada Badan Otorita, KEK, masuk semua disitu,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah berupaya mengembangkan sustainable tourism, melalui Kemenparekraf/Baparekraf memiliki rencana pengaturan pariwisata antara lain lima Pilar Pariwisata yang diharapkan bisa membantu pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19, sehingga dapat dirasakan masyarakat.
Lima Pilar Pariwisata ini seperti Sumber Daya Manusia, Inovasi-Digitalisasi-Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan Perempuan dan Generasi Muda, Perlindungan Iklim-Konservasi Biodiversitas-Ekonomi Sirkular serta Kerangka Kebijakan, Tata Kelola dan Investasi.