BIMATA.ID, Surakarta – Viralnya kasus seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sejumlah harta sebanyak Rp 56 Miliar yang dianggap memiliki gaya hidup mewah, yang saat ini berujung berbuntut panjang.
Mengenai hal itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, untuk kepada masyarakat agar tidak anti membayar pajak, yang disebabkan oleh kasus yang menimpa Ditjen Pajak tersebut.
“Saya kira tidak tepatlah, kalau kemudian hal yang seperti itu, menjadi isu dan kemudian timbul ketidakpercayaan [membayar] pajak,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers di Alila Hotel Solo, Jl. Slamet Riyadi No. 562, Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (01/03/2023).
Baca juga: Prabowo Subianto Unggul di Musra Relawan Jokowi Kaltara
Sambungnya, pada saat ini, Kemenkeu tengah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan melalui digitalisasi.
“Boleh dikatakan Kemenkeu paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya,” jelasnya.
Meskipun di dalamnya masih terdapat kasus, tutur Wapres, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat tidak membayar pajak. Menurutnya, apa yang terjadi di Ditjen Pajak saat ini mungkin juga terjadi di tempat lain.
Lihat juga: Menhan Prabowo Terima Kunjungan Senior Minister Singapura H.E. Mr. Teo Chee Hean
Untuk diketahui, akibat ulah MDS yang dianggap sering bergaya hidup mewah. Kini, harta orang tuanya pun mengundang kecurigaan dan pandangan publik karena dirasa tidak wajar. Untuk itulah kini warganet ramai-ramai melayangkan protes bahkan dengan ancaman enggan membayar pajak.
