BIMATA.ID, Nusa Dua – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara rangkaian pertemuan dengan Gubernur Bank Sentral ASEAN (BCA) di Nusa Dua, Bali, Rabu (29/03/2023)
Dalam pertemuan tersebut Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, bahwa salah satu syarat dari digitalisasi terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan adanya skema kerja yang dapat mengelola ekosistem digital agar mudah diakses dan terjangkau.
Menurut Sri Mulyani, ekosistem tersebut juga harus dapat mengamankan dan memberikan manfaat yang optimal, terutama pada perlindungan data bagi UMKM.
“Seperti yang kita ketahui pengumpul Big Data adalah pemenangnya. Dia yang memegang data, mengontrol permainan ini,” kata Sri Mulyani.
Kemudian, Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa skema kerja tersebut harus dapat dijalankan dengan melibatkan pelaku sektor publik dan swasta guna memungkinkan ekosistem ekonomi digital berkembang di negara-negara ASEAN. Sehingga hal ini dapat mendorong UMKM untuk bisa bertransformasi ke digital dan meningkatkan penghasilannya.
Sri Mulyani berharap, digitalisasi tersebut bisa dapat menghubungkan para pedagang di ASEAN, serta membuka akses pasar dan modalitas bisnis baru ke depannya.
“Ini pasti akan meningkatkan jangkauan mereka, dan juga memungkinkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk di luar batas tradisional mereka,” ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan untuk dapat mengembangkan skema kerja yang komprehensif tersebut, prinsip prasyarat yang harus ditempuh adalah penyediaan infrastruktur digital untuk publik. Oleh karena itu, dirinya menilai, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital.
Kebijakan penting lainnya adalah harus adanya pusat data atau platform khusus untuk bisa mengelola berbagai data yang dihasilkan. Sehingga, data-data ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan terkait dengan persoalan UMKM tersebut.
Bersamaan dengan meluasnya partisipasi UMKM dalam ekosistem digital, Sri Mulyani menerangkan, masalah perlindungan dan keamanan juga menjadi hal yang harus dipastikan. Khususnya, perlunya penerapan prinsip perlindungan konsumen, adanya standar akuntabilitas, dan pemantauan rantai pasok UMKM di platform.
“Perkara kesepakatan dengan pelanggan dan platform, serta standar keamanan perlindungan data juga menjadi sangat kritis,” ujar Sri Mulyani.
